Tinjauan yuridis terhadap pelaksanaan perceraian bagi pasangan suami istri yang beragama Katolik di Kabupaten Sleman

CHRISTINA, Imelda Silvia, Sularto, SH.,CN.,MH

2006 | Tesis | S2 Ilmu Hukum (Magister Hukum Kenotariatan)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim dalam memutuskan perceraian bagi pasangan suami istri yang beragama Katolik dan kedudukan hukum suami istri yang beragama Katolik menurut Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 dan hukum Gereja Katolik setelah adanya putusan perceraian oleh Pengadilan Negeri Sleman. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian hukum yang didasarkan pada data yang secara langsung dari masyarakat. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan dengan alat studi dokumen dengan cara penelusuran bahan-bahan hukum yang bersifat primer, sekunder dan tersier. Data primer diperoleh dengan cara wawancara dengan para responden dan nara sumber. Ketentuan data yang diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam setiap putusan perceraian Hakim menggunakan dasar pertimbangan bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan atau pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam satu rumah tangga (Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975). Hakim tidak menggunakan ketentuan hukum Gereja Katolik dalam pertimbangan putusan perceraian tersebut, kemudian kedudukan hukum bagi pasangan suami istri yang beragama Katolik tersebut secara hukum Negara perceraiannya itu sah dan status suami istri tersebut menjadi janda dan duda, tetapi menurut hukum Gereja Katolik tidak dikenal adanya perceraian karena perkawinan Katolik bersifat monogami dan tidak terceraikan kecuali oleh kematian, sehingga statusnya tetap sebagai suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah.

The research aims to investigate the base of Judge’s consideration in deciding a divorce for a couple embracing Catholicism and their status according to the Act No. 1/1974 and the Code of Catholic Church after the District Court of Sleman passes the Decision. The research applies an empirical legal method, that is, obtaining data directly from the society. It uses both primary and secondary data. Primary data are obtained through interview with respondents and resource persons. Secondary data are derived from library research using document study as its instrument. It is achieved by studying primary, secondary, and tertiary legal materials. It uses qualitative method to analyse the data. From the findings the research conclude that the Judge uses the notion that the couple have been in a quarrel or dispute and there is no hope for reconciliation (Act no. 1/1974 jo. the Government Regulation No. 9/1975) as the base of his consideration in every decision on divorce. The judge does not adopt the Code of Catholic Church; the couple’s divorce is legitimate according to the State law and their status is, therefore, a widow and a widower. The Code of Catholic Church, however, does not recognize divorce. Marriage according to the Code of Catholic Church is monogamous and cannot be separated except by death; whatever happens, the status of the couple is a husband and a wife bound in a legitimate marriage.

Kata Kunci : Hukum Perkawinan,Perceraian,Agama Katolik,Pengadilan Negeri, divorce, judge’s decision, non-divorceable