Kewenangan absolut Badan Arbitrase Nasional Indonesia sebagai alternatif penyelesaian sengketa :: Studi kasus PT. Tempo dengan PT. Roche

KURNIAWAN, Meidi, Prof. Emmy Pangaribuan SH

2006 | Tesis | S2 Ilmu Hukum (Magister Hukum Bisnis)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengapa kewenangan absolut dari Badan Arbitrase Nasional Indonesia dapat diabaikan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkaitan dengan dikabulkannya gugatan PT. Tempo terhadap PT. Roche, serta untuk mengetahui apakah akibat hukum yang timbul dari diabaikannya kewenangan absolut dari Badan Arbitrase Nasional Indonesia oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap pemanfaatan Lembaga Arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa di luar Peradilan Umum. Penelitian ini dilakukan melalui penelitian kepustakaan dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Alat penelitian yang digunakan adalah studi dokumen. Analisa data yang dipergunakan adalah analisa deskriptif kualitatif dengan menjelaskan kasus posisi PT. Tempo dan PT. Roche dan analisa hukumnya serta akibat hukum yang timbul dari kasus PT. Tempo dengan PT. Roche. Untuk menunjang penelitian kepustakaan, dilakukan juga penelitian lapangan yang dilaksanakan melalui wawancara dengan Staf Badan Arbitrase Nasional Indonesia, Hakim, Advokat, dan Staf PT. Tempo serta PT. Roche. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. Tempo mengajukan penyelesaian sengketa dengan PT. Roche melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, walaupun kedua belah sepakat untuk menyelesaikan sengketa tersebut melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 Ayat (2) Perjanjian Distribusi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa PT. Tempo tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan sengketa dengan PT. Roche berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Distribusi serta akibat hukum dari Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.454/Pdt.G/1999 tanggal 30 Mei 2000, yang menyatakan bahwa penyelesaian sengketa antara PT. Tempo dengan PT. Roche adalah kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai kewenangan absolut Arbitrase dalam menyelesaikan sengketa para pihak yang terikat dalam suatu Perjanjian Arbitrase (klausula arbitrase), sehingga menyebabkan preseden buruk bagi pemanfaatan Lembaga Arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa di luar Peradilan Umum.

This research is aimed at finding out about why the absolute powers of the Indonesian National Arbitration Board (BANI) can be ignored by the Court of First Instance of South Jakarta relative to the acceptance of PT. Tempo’s civil complaint against PT. Roche, and what are the legal consequences arising out of the fact that the absolute powers of the Indonesian National Arbitration Board (BANI) have been ignored by the Court of First Instance of South Jakarta relative to the utilization of the Institution of Arbitration as the alternative to the settlement of disputes out of the court of General Jurisdiction. This research has been conducted on bibliographical basis, in which legal material primary, secondary, and tertiary are used. The tool of research in use is documentary study. In terms of data analysis, this research uses qualitative, descriptive analysis to desribe the case of the position of PT. Tempo and PT. Roche. In support of the bibliographic research, a field research too, has been conducted, interviewing staff members of the Indonesian National Arbitration Board, those of PT. Tempo, of PT. Roche, judges, and Advocates. The result of the research shows that PT. Tempo has left the settlement of the dispute with PT. Roche to the Court of First Instance of South Jakarta, despite both parties agreement to refer the dispute to the Indonesian National Arbitration Board, as this clause appears in Article 19, paragraph (2) of the Agreement on Distribution. A conclusion can, therefore, be drawn that PT. Tempo did not act in good faith in the settlement of the dispute with PT. Roche, associated with their entry into the Agreement on Distribution. In addition, the the legal consequences of the ruling by the Court of First Instance of South Jakarta under 454/Pdt.G/1999 dated 30 May 2000, stating that the settlement of the dispute between PT. Tempo and PT. Roche was within the jurisdiction of the Court of First Instance of South Jakarta, has caused legal uncertainity of the absolute powers of the arbitration board in the settlement of the parties bound by an arbitration agreement (arbitration clause), hence a dangerous precedent for the purpose of utilization of the institution of arbitration as the alternative to the settlement of disputes out of the court of General Jurisdiction.

Kata Kunci : Arbitrase,Kewenangan Absolut,Penyelesaian Sengketa,arbitration, absolute powers, alternative to the settlement of disputes