Implementasi kebijakan hutan lindung :: Kasus pada Hutan Lindung Gunung Nona di Kota Ambon

NUSSY, Gland Yan, Dr. Yeremias T. Keban

2005 | Tesis | S2 Administrasi Negara

Hutan Gunung Nona, sesuai Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No.430/KPTS-II/1996 ditetapkan sebagai Kawasan Hutan hutan lindung. Fungsi lindung mulai berubah untuk permukiman akibat konflik sosial yang terjadi Kota Ambon pada awal tahun 1999, karena hancurnya sarana dan prasarana umum termasuk permukiman masyarakat. Alasan mengapa pengungsi membangun permukiman pada hutan lindung karena, daerahnya relatif lebih aman dan harga tanah terjangkau. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji pelaksanaan kebijakan hutan Lindung dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan hutan lindung Gunung Nona. Edwards (dalam Winarno, 2002) menjelaskan ada empat faktor yang mempengaruhi impelementasi kebijakan publik yakni, komunikasi, sumbersumber, kecenderungan-kecenderungan atau tingkah laku- tingkah laku, dan struktur birokrasi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menggambarkan secara mendalam tentang gejala sosial, serta aspek kehidupan masyarakat di daerah penelitian. Informan penelitian terdiri dari beberapa pejabat pada instansi terkait yakni Dinas kehutanan, Bapeda, Kantor Kecamatan Nusaniwe, Statistik dan Bapedalda Kota Ambon. Informan dari anggota masyarakat adalah tokoh adat, tokoh agama, pamong desa dan tokoh masyarakat korban konflik. Unit analisis yang dipakai adalah Pemerintah Daerah Kota Ambon melalui instansi Dinas Kehutanan Kota Ambon. Sebagai objek penelitian adalah kebijakan kawasan hutan lindung Gunung Nona. Hasil penelitian menunjukkan bahwa telah terjadi penyimpangan pemanfaatan fungsi kawasan lindung untuk permukiman juga untuk pertanian. Hal ini disebabkan karena, komitmen pemerintah dalam melaksanakan kebijakan hutan lindung masih sangat lemah. Lemahnya komitmen pemerintah daerah tergambar dari belum ada peraturan daerah yang mengatur tentang kawasan lindung, belum ada tata batas kawasan dan juga status tanah yang masih bersifat hak pakai. Berdasarkan hasil penelitian, faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan hutan lindung Gunung Nona adalah faktor komunikasi, faktor sumber daya manusia, faktor lingkungan dan faktor konflik sosial. Terkait dengan permasalahan yang terjadi, maka disarankan kepada pemerintah daerah Kota Ambon untuk segera membuat Peraturan Daerah, guna mengatur secara juridis hutan lindung Gunung Nona.

Gunung Nona rainforest area, according to The Ministry of Forestry RI No. 430/KPTS-II/1996, acclaimed as the forests which objected as rainforest areas. The function is beginning to change, when social conflict occurred in Ambon by the early of 1999. The conflict caused the damages of public services and facilities, including public residence. The reason for the refugees built their residences in this area is because of its relatively secure and its reasonable price of land. The objective of this research is to analyze the policy application of the rainforest and some factors that affect it. Edwards (in Winarno, 2002) explains that there are four elements which affect the implementation of public policy, which are; communication, sources, tendencies or behaviors, and structures of bureaucracy. The research uses the qualitative descriptive method to deeply describe the social phenomenon, and the life aspects of the society in the area of research. The research informants consist of some officers in particular office, which are The Forestry Department, Bappeda, The Regency Office of Nusaniwe, Statistics and Bapedalda of Ambon. While the informants from the society are the public figures who understands the history of the people’s existence within the rainforests, public figures who experienced the effects of the conflict, religious figures and the village’s masters. The unit of analysis used in this research The Government of Ambon through The Forestry Department of Ambon. The object of the research is the policy of Gunung Nona rainforest areas. The result shows that there has been a function mistreatment of the rainforest which are used for residence and also for agricultural activities. It is because the government’s commitment in applying the rainforest policy is still very low. The weakness in their commitment can be seen that there still no laws that arrange the rainforest areas, no area limitations, and the lots status still can be used. Based on the result of the research, the factors that affect the Gunung Nona rainforest policy application are the factors of communication, human resources, environmental factors, and social conflicts. Related to ongoing problems, it is suggested that the government of Ambon City to make Rules (Perda) immediately to juridical arrange the Gunung Nona rainforest.

Kata Kunci : Kebijakan Pemerintah,Hutan Lindung,Mistreatment, Policy, and Social Conflict