Evaluasi kebijakan Proyek Pemberdayaan Kecamatan Terpadu (P2KT) :: Studi kasus Kecamatan Dolok Batu Nanggar

SINAGA, Herowhin Tumpal Fernando, Dr. Nasikun

2004 | Tesis | Magister Administrasi Publik

Dalam menyikapi perkembangan perubahan pendekatan guna menanggulangi kemiskinan sebagai dampak dari krisis moneter melalui pemberdayaan masyarakat, serta pelaksanaan otonomi daerah yang memberikan kesempatan lebih besar bagi daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya sesuai dengan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, maka Pemerintah Kabupaten Simalungun telah menetapkan kebijakan dalam bidang pembangunan yang dikenal dengan Proyek Pemberdayaan Kecamatan Terpadu (P2KT). P2KT merupakan salah satu model proyek yang dirancang dan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Simalungun sejak Tahun Anggaran 2001, dengan keinginan untuk lebih mendayagunakan fungsi kecamatan dalam penyelengaraan kegiatan pembangunan, yang menjembatani antara Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa/Kelurahan, melalui peningkatan peran kecamatan sebagai fasilitator antara aspirasi masyarakat dan kebijakan pemerintah daerah, dengan pemberdayaan masyarakat sebagai kata kuncinya. P2KT merupakan wujud dari pendelegasian sebagian kewenangan Bupati dalam bidang pembangunan kepada Pemerintah Kecamatan (sesuai dengan pasal 66 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999), dengan mengedepankan aspirasi masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan P2KT di Kabupaten Simalungun, yang dilaksanakan sejak Tahun Anggaran 2001 sampai dengan 2003, dengan studi kasus Kecamatan Dolok Batu Nanggar sebagai kecamatan yang dianggap paling berhasil dalam pelaksanaan P2KT berdasarkan nilai partisipasi masyarakatnya, dengan cara melakukan pengukuran atas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan yakni pemberdayaan kecamatan, pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang mencoba mengkombinasikan pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif, dimana dalam menghimpun data-data yang bersifat kuantitatif dilakukan melalui survey, dimana dalam penetapan sampel dilakukan dengan teknik simple random sampling, sedangkan metode pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Dari hasil analisis dan interpretasi data maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan P2KT di Kecamatan Dolok Batu Nanggar sejak Tahun Anggaran 2001 sampai dengan 2003 telah berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yakni : pemberdayaan kecamatan dengan melihat peningkatan jumlah kegiatan dan anggaran pembangunan yang dikelola kecamatan setelah pelaksanaan P2KT, pemberdayaan masyarakat dengan melihat tingginya tingkat partisipasi masyarakat dan penanggulangan kemiskinan dengan melihat peningkatan pendapatan masyarakat setelah pelaksanaan P2KT. Sedangkan dari variabel faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan P2KT di Kecamatan Dolok Batu Nanggar maka dapat disimpulkan bahwa dari variabel faktor kapasitas organisasi yang paling mempengaruhi adalah elemen sumber dana dengan melihat telah cukupnya anggaran yang dialokasikan untuk melaksanakan kegiatan P2KT, sedangkan elemen struktur organisasi dan sumber daya manusia kurang mempengaruhi karena masih belum jelasnya pembagian tugas dan pendelagasian wewenang, serta masih rendahnya sumber daya manusia baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya dalam Tim Pelaksana P2KT Kecamatan Dolok Batu Nanggar. Sementara dari variabel faktor komunikasi dapat disimpulkan bahwa elemen koordinasi dan sosialisasi sangat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan P2KT di Kecamatan Dolok Batu Nanggar, dengan melihat adanya hubungan yang harmonis antara pimpinan dan bawahan dalam tim, adanya kerjasama dengan instansi terkait serta tingginya tingkat pemahaman masyarakat atas pelaksanaan P2KT di Kecamatan Dolok Batu Nanggar. Untuk lebih meningkatkan keberhasilan pelaksanaan P2KT di masa yang akan datang maka disarankan agar yang terutama dilakukan adalah pembenahan struktur organisasi berupa pembuatan uraian pembagian tugas dan kejelasan pendelegasian wewenang sehingga kejelasan pembagian tugas dan pendelegasian wewenang dapat terwujud, peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia melalui penempatan personil yang memiliki latar belakang kemampuan pendidikan dan teknis yang terkait dengan pelaksanaan P2KT dan pemberian pelatihan teknis tentang P2KT kepada semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan. Selain itu walaupun telah baik, namun masih perlu juga dilakukan peningkatan besarnya anggaran P2KT, pelaksanaan koordinasi dan sosialisasi sehingga pencapaian tujuan kebijakan P2KT semakin tinggi.

In facing progress of changes in approach to eradicate poverty as result of monetary crisis through community empowerment and implementation of local autonomy which give greater opportunity to the local to regulate and manage its locality according to the resulting aspiration in the community, then the Government of Simalungun district has established a policy of development known as Integrated Sub-district Empowerment Project (P2KT). P2KT is one model of project designed and implemented by the Government of Simalungun district from 2001 budget year, by desire to more empower the function of sub-district in implementing the development activity, as bridge between the district Government and rural Government, by increasing a role of sub-district as facilitator between aspiration of community and the local Government policy, with community empowerment as a keyword. P2KT is realization of delegating some authorities of Bupati in aspect of development to the Government of sub-district (according to article 66, Law No.22 Year 1999), by emphasizing aspiration of community, from planning, implementation, and supervision. This research was to evaluate the policy of P2KT in Simalungun district, implemented from 2001 to 2003, by case study in Dolok Batu Nanggar sub-district as a sub-district which was very successful in implementing the P2KT based on value of community participation, by measuring achievement of specified goal, sub-district and community empowerment, and poverty eradication, and factors affecting it. This research is a descriptive study trying to combine quantitative and qualitative approaches, where, quantitative data were collected by survey, in which samples were specified by simple random sampling technique, whereas the data were collected by interview, observation and documenting. From the results of data analysis and interpretation, it could be concluded that the implementation of P2KT in Dolok Batu Nanggar sub-district from 2001 to 2003 has been successful in reaching the specified goal: sub-district empowerment by seeing the increased quantity of activities and development budget managed by the sub-district after implementing the P2KT, community empowerment by seeing the high rate of community participation and poverty eradication by considering the increased community income after implementing the P2KT. Whereas, from variables of factors affecting the success of P2KT in Dolok Batu Nanggar sub-district, it could be concluded that, variables of highly effective organization capacity factors were elements of fund sources by seeing the adequate budget allocated to implement the P2KT activity, whereas, the element of organization structure and human resources was less effective, because the task classification and authority delegation were not clear yet, and human resources were still low, both reviewed from quantity and quality in the implementer team of P2Kt in Dolok Batu Nanggar sub-district. Meanwhile, from variables of communication factor, it could be concluded that the element of coordination and socialization could affect the success in implementing the P2KT in Dolok Batu Nanggar sub-district, by seeing the presence of harmonic relation between superior and subordinates in team, the presence of cooperation with the concerned institutions and the higher rate of understanding of community on P2KT in Dolok Batu Nanggar sub-district. To increase the success in implementing the P2KT in the future, it is suggested to mainly : correct the organization structure, making job description and clarity of authority delegation, so that the clarity of job description and authority delegation could be realized, the increased quality and quantity of human resources by placing personnel who has background of engineering and education related to the implementation of P2KT and giving technical training to all involved parties in implementing the activities. In addition, although it is good, but we should need to increase the amount of P2KT budget, implementation of coordination and socialization so that achievement of goal of P2KT is higher.

Kata Kunci : Kebijakan Pemerintah,P2KT,Evaluasi Kebijakan