Respon Pemerintah Kabupaten Sleman terhadap gejolak yang ditimbulkan akibat kebijakan Dokter PTT :: Studi kasus Kabupaten Sleman

SETYAWATI, Endarti Budi, Dr. Muhadjir Darwin

2004 | Tesis | Magister Administrasi Publik

Keberhasilan pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan dan derajat kesehatan masyarakat di pusat-pusat pemerintahan (terutama di kota-kota besar) telah meningkatkan pula kebutuhan akan pelayanan kesehatan masyarakat yang semakin meluas dan lebih baik di seluruh tanah air. Pelayanan kesehatan masyarakat adalah hak asasi masyarakat, oleh karena itu pemerintah berkewajiban untuk memberikan pelayanan secara optimal. Namun mengingat kondisi geografis Indonesia yang sangat luas maka seringkali wilayah-wilayah tertentu yang jauh dari pusat-pusat pemerintahan atau daerah pelosok dan terpencil tidak memperoleh pelayanan secara maksimal. Untuk menjangkau daerah-daerah tersebut Pemerintah melakukan berbagai upaya pemerataan pelayanan kesehatan diantaranya melalui peningkatan puskesmas-puskesmas, pengangkatan dokter pegawai tidak tetap (PTT), bidan desa dan penggalakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan posyandu dan lain-lain. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jawaban mengapa pemerintah Kabupaten Sleman memberikan respon terhadap gejolak yang ditimbulkan akibat kebijakan dokter PTT sementara jumah tenaga Dokter di Kabupaten Sleman cukup memadai, dan dianalisis faktorfaktor yang menghambat atau mendorong tingkat pencapaian efektivitas respon melalui variabel persepsi pemerintah daerah dan kemampuan keuangan daerah. Teori yang digunakan sebagai landasan analisis adalah teori responsivitas publik, dimana meliputi tindakan yang dibuat oleh Pemda Kabupaten Sleman untuk menyikapi tuntutan-tuntutan dokter PTT. Untuk mengukur variabel ini dengan melihat akses yang diberikan kepada Dokter PTT, yaitu berbagai kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada dokter PTT oleh Sleman yang berkaitan dengan kesejahteraan mereka. Kesejahteraan dan fasilitas ini dapat berupa insentif, kendaraan, perumahan dan kesempatan pengembangan karier. Respon pemerintah akan berjalan efektif jika didukung oleh berbagai faktor. Faktor yang dianggap relevan yang digunakan dalam penelitian ini adalah persepsi pemerintah daerah dan kemampuan keuangan daerah. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskripsi kualitatif dengan menganalisis hasil wawancara, data primer dan data sekunder yang terdapat di Dinas Kesehatan Kabupaten, Puskesmas dan para dokter PTT itu sendiri, Berdasarkan hasil penelitian dan analisis dapat dikemukakan bahwa pemerintah Kabupaten Sleman telah merespon gejolak yang ditimbulkan akibat kebijakan dokter PTT, yang terindikasi dari bentuk kebijakan pemberian ijin praktek dokter pribadi di luar jam kerja meskipun secara tidak langsung dilakukan oleh pemerintah daerah, namun dianggap sebagai hak asasi seseorang untuk meningkatkan pendapatan. Kebijakan pengangkatan secara otomatis dokter PTT menjadi dokter PNS tidak dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Sleman, karena hal ini terkait dengan ketersediaan anggaran dan sejauhmana kebutuhan pemerintah daerah terhadap dokter PNS meskipun dokter PTT masih dibutuhkan bagi peningkatan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat. Faktor-faktor yang mempengaruhi menunjukan bahwa persepsi pemerintah daerah positif dalam merespon kebijakan dokter PTT yang terindikasi dari manfaat dan kepedulian pemerintah daerah terhadap peningkatan layanan masyarakat melalui pengangkatan dokter PTT daerah, walaupun rasio jumlah dokter dan penduduk telah memadai. Dari kemampuan keuangan daerah yang tercermin dari derajat otonomi fiskal tersebut, maka temuan yang diperoleh dari hasil analisis dan pembahasan, bahwa potensi ekonomi daerah, walaupun cukup memadai, namun belum memberikan sumbangan yang berarti terhadap pemasukkan penerimaan daerah secara positif. Rekomendasi dari hasil penelitian ini adalah melakukan pembenahan berbentuk kebijakan untuk mengatasi gejolak yang ditimbulkan sebagai akibat yang ditimbulkan dari kebijakan dokter PTT dengan mengoptimalkan kinerja PNS dan dokter PTT daerah. Disamping itu perlu adanya political will pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan kesehatan melalui intervensi kebijakan bagi kesejahteraan dokter PTT melalui peningkatan pendapatan secara langsung dalam bentuk kenaikan gaji secara proporsional.

Suceed of development to increasing the wealth of community in automatically need the quality servicing of health sector by comprehensive strategy. Fact say that the health sector required is the basic need of human rights that why go for the government should give the optimilized service quality. In considering of geographical condition give the constraint of government to make a service maximum to community. For reaching all of placing that the service could be done, so the government have to built the Puskesmas which should be supporting by the PTT doctor. The aim of this research is to find the responsivennes of Sleman government against the complaint coming from the PTT doctor and analysis could be done for influencing the responsiveness through the variable of government perception and the capability of government financial. The basic theory are applying in this research mention responsiveness that is the action of local government to response the complaint of PTT doctor that related to the opputunity of carrer and other facilities. Based on the theory could be explain that the responsiveness only might be running through the relevent variables namely the government perception and the capabilities of government financial. This research uses the descriptive qualitative method by analyzing the depth interview, elaboration primer and secondary data that available and comes from The Health Bureau in Kabupaten Regency, Puskesmas institute and the PTT doctor. The result of research finds that the response of local government it does not optimized for handling complains occurs belongs the PTT doctor that indicated from the ignorence of local government to anticipate the complaint that relating of the wealth of PTT doctor including all of facilities, the career as weel as. The policy response to increasing the income of doctor by giving the oppurtunity of giving the personal service. While the asumtion say that the policy have to be covering as the human righs aspects. In the future time the government need the capacities of PTT doctor to inreasing the qualities of health serving to communities. Fact explain the perception of local government have own chance to make policy could be comfort in giving the good service of health to community. The capability of government financial also have a chance to increasing the health policy to community as well. Recommendation could be submitted are inreasing the performance of policy to find out the complaint come from PTT doctor through the oppurtunity to make a law for recruiting PTT doctor become the formal doctor in Sleman Regency. It need the political will to increasing the health service through the programme intervention by increasing the wealthly of doctor PTT releating to the income as well.

Kata Kunci : Kebijakan Pemerintah,Dokter PTT,Respon Pemda