Pendekatan Partisipatif dalam Perumusan Dana Alokasi Desa Dengan Metode Analytic Hierarchy Process (AHP) :: Studi Kasus Kabupaten Sumbawa

HERIWIBOWO, Dedy, Dr. Soetatwo Hadiwigeno, M.A

2003 | Tesis | Magister Ekonomika Pembangunan

Desentralisasi dan otonomi desa membutuhkan perumuskan hubungan keuangan antara kabupaten dengan desa. Hubungan keuangan tersebut secara teknis disebut sebagai Dana Alokasi Desa (DAD). Penelitian ini berjudul “Pendekatan Partisipatif Dalam Perumusan Dana Alokasi Desa Dengan Metode Analytic Hierarchy Process (AHP); Studi Kasus Di Kabupaten Sumbawa”, bertujuan untuk memecahkan tiga masalah utama, yaitu rumusan alokasi DAD, rumusan distribusi, dan prioritas pemanfaatannya bagi desa. Perumusan hubungan keuangan ini dihadapkan pada kendala keterbatasan data dan tuntutan partisipasi stakeholders. Penggunaan metode Analytic Hierarchy Process (AHP) dianggap sangat sesuai dengan kondisi tersebut. Digunakan tiga hirarki permasalahan yang dibuat melalui pendekatan AHP. Pertama, hirarki pengalokasian dana perimbangan untuk keperluan kabupaten dan desa. Melalui hirarki ini, stakeholder yang menjadi responden penelitian melakukan penilaian pemanfaatan dana perimbangan untuk lima jenis belanja pemerintah untuk kabupaten dan desa. Berdasarkan persepsi responden, disimpulkan bahwa alokasi dana perimbangan untuk kabupaten sebesar 86%, sehingga alokasi desa dari dana perimbangan adalah 14%. Kedua, hirarki pendistribusian DAD. Hirarki ini disusun untuk mengetahui penilaian responden terhadap variabel kemampuan dan kebutuhan fiskal desa. Hasil penelitian menunjukkan, responden memberikan bobot lebih besar pada variabel kebutuhan dibandingkan variabel kemampuan. Urutan bobot variabel kebutuhan fiskal berturut-turut adalah jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah penduduk miskin, rasio realisasi pajak, ongkos transportasi, dan prestasi dalam lomba desa. Urutan bobot variabel kemampuan fiskal adalah pendapatan asli desa dan potensi pajak. Ketiga, hirarki pemanfaatan DAD disusun berdasarkan pemikiran penggunaan DAD untuk lima jenis belanja pemerintah desa. Berdasarkan penilaian responden, diketahui bahwa belanja untuk keperluan sarana prasaran lebih penting dari keperluan belanja rutin. Belanja rutin lebih penting dari belanja kegiatan sosial kemasyarakat, dan prioritas terakhir adalah belanja usaha ekonomi desa. Simulasi DAD di Kabupaten Sumbawa tahun 2002 memberikan hasil berkurangnya kesenjangan fiskal secara vertikal dan horisontal. Hal ini terlihat dengan meningkatnya rasio penerimaan desa terhadap kabupaten dari 0,0524 menjadi 0,1645, dan menurunnya indeks williamson dari 0,587 menjadi 0,559. Dengan adanya prioritas pemanfaatan DAD, perlu dilakukan evaluasi perencanaan pembangunan yang dilakukan kabupaten terutama dalam mendukung desentralisasi dan otonomi desa..

Decentralization and village-autonomy are the cause of needs in formulating the financial-relation between regencies and villages. Technically, the so-called financial relation is conceived of Village Allocation Fund (known as Dana Alokasi Desa or DAD). This research is titled “Participation Approach in Formulation of DAD with Analytic Hierarchy Process (AHP) Method; Case Study in Sumbawa Regency”, aimed to solve three main problems, consist of formulation in allocation of DAD, its distribution formulation, and the priority exploitation for villages. This financial relation formulation is lead to constraints, due to the limitation of data and stakeholders participation. Analytic Hierarchy Process Method or AHP is used in accordance with appropriate condition Explanation upon three hierarchical problems originated from AHP approach, as follows, firstly, balance of fund hierarchical allocation for regency and village. Moreover, stakeholders conduct the assessment in exploiting a fund into five governmental expense types. Based on appraisal, concluded that fund allocated for regency is equal to 86%, and on contrary villages received the rest of 14% fund allocation. Secondly, hierarchy of distribution DAD is compiled by formulating variables of village-capabilities and fiscal needs. Result of this research shows that stakeholders are gave superior weight to fiscal-needs variables compared to village-capabilities variables. Fiscal-needs variables are weighted accordingly, sequentially prearranged by total population, size of village, poverty rate, tax-realization ratio, transportation expenses, and achievement in village-appraisal-contest. Furthermore, a weighted-fiscal capabilities variable for the village-owned earnings is higher than its tax potential. And finally, hierarchy of exploiting DAD is compiled based on five governmental expense types. Research exhibited that needs for regional-expenditures for infrastructures is more important to routine expenditures. Later, routine expenditure is more important to expenditure allocated for social activities, and last priority of DAD is utilized for village economics effort. Simulation DAD in Sumbawa Regency has resulted decreasing fiscal gap, either vertically and horizontally. Reflected from the increased of village revenue to regency revenue ratio from 0.0524 to 0.1645, and decreasing Williamson-Index of 0.587 compare with 0,559. In addition, the use of DAD is required proper evaluation of regency-development planning especially in promoting decentralization and village-autonomy.

Kata Kunci : Keuangan Daerah, Dana Alokasi Desa, Metode AHP, Allocation, distribution, and priority exploitation.