ADAPTASI INOVASI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) SISTEM ZONASI DI INDONESIA: Studi Kasus Pelaksanaan PPDB Sistem Zonasi Tingkat SMA oleh Disdikpora Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Pada Tahun 2019

BUDHI MASTHURI, Prof. Dr. Muhadjir Darwin MPA, Dr. Hakimul Ihwan MA

2023 | Tesis | MAGISTER KEPEMIMPINAN DAN INOVASI KEBIJAKAN

Pada tahun 2016 pemerintah mengimplementasikan sistem penerimaan peserta didik baru (PPDB) secara online yang dinamakan PPDB Sistem Zonasi. Inovasi ini menghadirkan kanal baru penerimaan siswa baru yang berdasarkan pada zona jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah. Hal ini bertujuan untuk mempercepat pemerataan dan keadilan akses masyarakat pada sektor pendidikan. Namun, adaptasi inovasi ini menghasilkan kontroversi. Di Provinsi D.I. Yogyakarta, orang tua calon peserta didik pada level Sekolah Menengah Atas melakukan protes untuk menolak sistem. Mereka, terutama dari alangan ekonomi dan sosial menengah-atas, beranggapan bahwa kuota zonasi telah membatasi akses anak-anak mereka kepada 'sekolah-sekolah favorit'. Padahal bagi pemerintah, inovasi ini adalah untuk memenuhi tanggung jawab negara dalam menjamin keadilan sosial melalui pemerataan akses pendidikan di sekolah negeri bagi semua kalangan, termasuk masyarakat dari latar belakang ekonomi menengah ke bawah yang tidak mengakses fasilitas pendukung pendidikan sebagaimana mereka dari kalangan ekonomi menengah ke atas. Penelitian ini menganalisis PPDB Sistem Zonasi di D.I.Yogyakarta pada tahun 2019, saat protes orang tua mengemuka. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan: Mengapa dan bagaimana Pemerintah DI.Yogyakarta melakukan adaptasi inovasi PPDB Sistem Zonasi pada jenjang SMA? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penelitian ini menggunakan kerangka pikir adaptasi inovasi dan menerapkan metode kualitatif. Penelitian ini menemukan bahwa kegagalan pemerintah provinsi sebagai implementer sekaligus adopter dalam mengomunikasikan gagasan re-invensi penetapan zonasi dengan pendekatan populasi menjadi penyebab dari kontroversi. Para orang tua calon peserta didik yang berasal dari kalangan terdidik, memiliki modal sosial dan jaringan politik yang baik kemudian berpotensi menjadi kelompok penekan. Advokasi yang mereka dorong berhasil membuat pemerintah provinsi yang ingin menjaga situasi kondusif melakukan adaptasi inovasi dengan merevisi aturan berupa Petunjuk Teknis (Juknis) PPDB sesuai keinginan para orang tua calon peserta didik. Sejalan dengan itu, pemerintah pusat pun merespon dengan melakukan adaptasi dengan cara revisi permendikbud untuk memperbesar kuota jalur prestasi. Adaptasi ini pada akhirnya mengakomodir keinginan kelompok masyarakat yang mengusung nilai keadilan akses berdasarkan prestasi calon peserta didik.

In 2016 the government implemented an online new student admissions system (PPDB) called the PPDB Zoning System. This innovation presents a new channel for admitting new students based on the distance zone where the prospective student lives closest to the school. This aims to accelerate equity and justice in public access to the education sector. However, the adaptation of this innovation generated controversy. In the Province of D.I. Yogyakarta, parents of prospective students at the high school level protested against the system. They, especially from the upper-middle-class economic and social circles, think that the zoning quota has restricted their children's access to 'favorite schools'. Whereas for the government, this innovation is to fulfill the state's responsibility in ensuring social justice through equal distribution of access to education in public schools for all people, including people from middle to lower economic backgrounds who do not access educational support facilities as they do from middle to upper economic circles. This study analyzes the PPDB Zoning System in D.I. Yogyakarta in 2019. This research was conducted to answer the question: "Why and how did the provincial government of D.I. Yogyakarta adapt the innovation of PPDB Zoning System at the high school level?" To answer this question, this study uses an innovation adaptation framework and applies qualitative methods. This study found that the failure of the provincial government as implementer and adopter in communicating the idea of reinventing zoning with a population approach became the cause of the controversy. Parents of prospective students who come from educated circles, have social capital and good political networks then have the potential to become pressure groups. The advocacy they pushed have succeeded in getting the provincial government, which wanted to maintain a conducive situation, to adapt innovation by revising the rules, which was the PPDB Technical Guidelines (Juknis) according to the wishes of the parents of prospective students. In line with that, the central government also responded by adapting the Minister of Education and Culture Regulation (Permendikbud) to increase the quota for the achievement channel of admission. This adaptation ultimately accommodates the wishes of community groups who uphold the value of access justice based on the achievements of prospective students

Kata Kunci : adaptasi inovasi, inovasi, pendidikan, PPDB Zonasi