Modifikasi Model Determinan Maturitas E-Government Level Negara Menjadi Level Pemerintah Daerah : Studi Kuantitatif pada Pemerintah Daerah di Indonesia dengan Menggunakan Kerangka Kerja TOE (Technology-Organization-Environment Framework)

DIAN CAHYADI, Prof. Dr. Torontuan Keban Yeremias, S.U., MURP

2023 | Tesis | MAGISTER KEPEMIMPINAN DAN INOVASI KEBIJAKAN

Pencapaian e-government pemerintah daerah di Indonesia belum sesuai dengan target yang diharapkan. Persebaran pencapaian indeks SPBE (sebagai representasi dari maturitas e-government konteks Indonesia) dengan predikat "Baik" yang berpusat di pulau Jawa menimbulkan pertanyaan terkait faktor-faktor yang mempengaruhinya. Studi dan model tentang determinan maturitas e-government yang ada didominasi pada level negara dan pemerintah daerah di negara maju. Model determinan e-government level pemerintah daerah di negara berkembang belum ada. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan tersebut dengan menghasilkan model baru yang merupakan modifikasi model determinan maturitas e-government pada level negara menjadi level pemerintah daerah pada negara berkembang beserta pengujiannya. Modifikasi model menghasilkan 2 (dua) model baru (Model A dan B) dengan menggunakan kerangka kerja TOE (Technology-Organization-Environment Framework) sebagai dasar teoritisnya. Pengujian menggunakan metode analisis multivariat PLS-SEM yang melibatkan data dari 383 pemerintah kabupaten/kota di Indonesia tahun 2021. Hasil penelitian menunjukkan Model A memiliki validitas dan reliabilitas yang memadai dengan kesimpulan bahwa variabel teknologi (infrastruktur teknologi dan listrik), organisasi (kapasitas inovatif, keuangan dan SDM) serta lingkungan (modal manusia, pembangunan manusia dan kesejahteraan masyarakat) berpengaruh positif signifikan terhadap maturitas e-government. Pengujian juga mengkonfirmasi 31,9% determinan telah dihasilkan dari model (dengan kategori lemah) dengan pengaruh paling rendah pada variabel lingkungan. Dari hasil penelitian tersebut, beberapa saran terkait kebijakan pengembangan dan penilaian e-government telah dirumuskan. Untuk melengkapi hasil penelitian ini, beberapa penelitian lebih lanjut juga disarankan.

The achievement of local e-government in Indonesia has not met the expected target. The distribution of the SPBE index (as a representation of e-government maturity in the context of Indonesia) with a "Good" predicate centered on the island of Java raises questions regarding the factors that influence it. Existing studies and models on the determinants of e-government maturity subjects are dominated at the country level and local government levels in developed countries. Determinant model at the local government level in developing countries does not exists. This study aims to answer this question by producing a new model which is a modification of the e-government maturity determinant model at the country level to become a local level in developing countries along with its testing. The modification of the model resulted in 2 (two) new models (Model A and B) using the TOE framework (Technology-Organization-Environment Framework) as the theoretical basis. The test uses the PLS-SEM multivariate analysis method which involves data from 383 district/city governments in Indonesia in 2021. The results show Model A has adequate validity and reliability with the conclusion that the variables are technology (technology and electricity infrastructure), organization (innovative capacity, finance and HR) and the environment (human capital, human development and community welfare) have a significant positive effect on e-government maturity. Tests also confirm that 31.9% of the determinants have been generated from the model (with the weak category) with the lowest influence on environmental variables. From the results of this research, several suggestions related to e-government development and assessment policies have been formulated. To complement the results of this study, some further research is also suggested.

Kata Kunci : determinant model, e-government maturity, electronic government, smart digital governance, SPBE, TOE framework, policy.