Penggunaan Mata Uang Asing oleh Masyarakat di Pulau Sebatik Kabupaten Nunukan berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang

DANIEL KALA'LEMBANG, Dr. Hariyanto, S.H., M.Kn

2023 | Tesis | MAGISTER HUKUM BISNIS DAN KENEGARAAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penyebab penggunaan mata uang asing oleh masyarakat di Pulau Sebatik Kabupaten Nunukan dan untuk menganalisis implikasi penggunaan mata uang asing oleh masyarakat di Pulau Sebatik dalam sudut pandang hukum berdasarkan Undang-Undang Mata Uang. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatof-empiris. Penelitian hukum normatif empiris dilakukan dengan penelitian lapangan untuk memperoleh data primer dan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder. Penelitian empiris dilakukan di Pulau Sebatik Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara dengan Responden masyarakat Pulau Sebatik maupun pedagang di Pasar Aji Kuning Pulau Sebatik. Data Primer dan Sekunder yang diperoleh kemudian dianalisa menggunakan metode kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa (1) Penggunaan mata uang asing (Ringgit) oleh masyarakat di Pulau Sebatik merupakan suatu fakta sosial yang masih berlangsung hingga saat ini. Terdapat faktor internal dan faktor eksternal penggunaan mata uang Ringgit di Pulau Sebatik. Faktor internal, yakni : penggunaan ringgit sebagai sebuah kebiasaan masyarakat, sejarah hubungan sosial masyarakat, Negara Malaysia sebagai tempat sumber mata pencaharian, Geografis Pulau Sebatik yang lebih dekat ke Negara Malaysia, dan Negara Malaysia sebagai pasar komoditas sumber daya alam masyarakat. Sedangkan faktor eksternal, yakni: adanya kesenjangan infrastruktur, nilai tukar Rupiah yang lemah terhadap Ringgit, minimnya sosialisasi dan edukasi, belum maksimalnya penegakan hukum, serta harga barang dari Indonesia yang relatif lebih mahal. (2) Implikasi penggunaan Mata Uang Ringgit di Pulau Sebatik menimbulkan konsekuensi dalam berbagai aspek yaitu aspek nasionalisme, kedulatan negara, ekonomi, hukum, politik hukum, otonomi daerah, serta aspek sosial. (3) Solusi yang dapat dilakukan ialah penyatuan instrumen hukum perbatasan terhadap pengelolaannya, pembuatan uang kerta oleh Bank Indonesia emisi Perbatasan, bea cukai, pasar komoditas untuk dalam negeri, pemenuhan kepastian hukum, pentingnya Kegiatan Usaha Penukaran Uang Asing.

This study aims to identify and analyze the causes of the use of foreign currency by the people on Sebatik Island, Nunukan Regency and to analyze the implications of using foreign currency by the people on Sebatik Island from a legal perspective based on the Currency Law. This research is normative-empirical legal research. Normative-empirica legal research is carried out with field research to obtain primary data and library research to obtain secondary data. Empirical research was conducted in Sebatik Island, Nunukan Regency, North Kalimantan Province with respondents from the Sebatik Island community and traders at the Aji Kuning Market, Sebatik Island. The primary and secondary data obtained were then analyzed using qualitative methods. Based on the analiysis it can be concluded that (1) The use of foreign currency (Ringgit) by the people on Sebatik Island is a social fact that is still ongoing today. There are internal and external factors in the use of the Ringgit currency on Sebatik Island. Factors internal, namely: the use of the Ringgit as a community habit, history of social relations, the State of Malaysia as a source of livelihood, Geographically Sebatik Island is closer to the State of Malaysia, and the State of Malaysia as a market for community natural resource commodities. While external factors, namely: the infrastructure gaps, the weak exchange rate of the Rupiah against the Ringgit, the lack of outreach and education, the not yet maximal law enforcement, and the price of goods from Indonesia are relatively more expensive. (2) The implications of using the Ringgit Currency on Sebatik Island have consequences in various aspects, namely aspects of nationalism, state sovereignty, economy, law, legal politics, regional autonomy, and social aspects. The state also has several interests in the importance of using the Rupiah within the territory of the Republic of Indonesia, namely: the interest in using the Rupiah as a means of payment, in the aspect of monetary policy, fulfilling legal certainty, as a symbol of the sovereignty of the Republic of Indonesia, as a form of identity for the people on Sebatik Island.(3). The solution that can be done is the unification of border legal instruments for its management, making banknotes by Bank Indonesia border emissions, customs, commodity markets for the country, fulfillment of legal certainty, the importance of Foreign Money Exchange Business Activities.

Kata Kunci : Mata Uang Asing, Pulau Sebatik Kabupaten Nunukan, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang