Perkembangan Penerapan Business Judgment Rule di Indonesia Terhadap Keputusan Direksi Badan Usaha Milik Negara dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Sejak Putusan Kasasi No. 417 K/Pid.Sus/2014

EVITA MAULIDYA W, Prof. Dr. Sulistiowati, S.H., M.Hum.

2023 | Skripsi | S1 HUKUM

Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengidentifikasi perkembangan penerapan business judgment rule sejak Putusan Kasasi No. 417 K/Pid.Sus/2014 terkait kasus tindak pidana korupsi Hotasi Nababan serta pemenuhan nilai keadilan dalam pertimbangan hakim pada setiap contoh kasus. Penelitian hukum ini bersifat deskriptif dengan metode penelitian hukum yuridis-normatif dengan menggunakan metode pendekatan kasus (case approach). Penelitian normatif dilakukan dengan mengkaji data hukum dan bahan pustaka. Penelitian hukum ini berfokus pada penelitian terhadap ratio decendi dalam setiap putusan hakim terkait perkara tindak pidana korupsi direksi BUMN. Peneliti melakukan studi kepustakaan dengan memanfaatkan perpustakaan dan teknologi internet. Analisis data dilakukan secara kualitatif yang disusun secara sistematis, diteliti secara utuh, dan dikelola untuk menjawab permasalahan yang ada. Penelitian ini menghasilkan bahwa sejak putusan kasasi no. 417 K/Pid.Sus/2014 perkembangan penerapan business judgment rule sebagai pertimbangan hukum pada perkara tindak pidana korupsi direksi BUMN dapat diakomodir namun penerapannya belum konsisten. Hal ini ditunjukkan dengan hasil telaah dari tujuh contoh putusan, hanya dua yang telah menerapkan yakni Putusan No. 121 K/Pid.Sus/2020 dan Putusan No. 46/Pid.Sus-TPK/2021/PN.JKT.PST. Meskipun empat dari tujuh contoh putusan telah memenuhi nilai keadilan, hanya dua putusan yang telah mengakomodir penerapan business judgment rule. Hal ini menunjukkan ketidaksetaraan penerapan business judgment rule sebagai standar tingkah laku bagi direksi BUMN sehingga menimbulkan ketidakadilan. Ketidaksetaraan tersebut disebabkan oleh pemahaman hakim mengenai business judgment rule belum komprehensif serta belum diakomodirnya perspektif bisnis yang meliputi risiko bisnis, peluang bisnis, dan kelaziman bidang usaha sejenis.

This study aims to identify and analyze the development of business judgment rule implementation since Cassation Verdict No. 417 K/Pid.Sus/2014 about Hotasi Nababan’s corruption case and the value of justice in judges’ consideration on each cases. The method used in this study is a normative-juridical type of legal research carried out using case approach. Normative research is conducted by analyzing legal data and literature. This legal research focuses on research towards ratio decendi on each judges’ verdict related to the corruption case of SOEs. Researcher conducted a literature study by utilizing libraries and internet technology. The data analysis which was carried out qualitatively was composed systematically, thoroughly researched, and conducted to resolve the existing problems. This research concludes that business judgment rule as a legal consideration for SOEs directors’ corruption cases can be implemented since Cassation Verdict No. 417 K/Pid.Sus/2014 but the implementation is not yet consistent. It can be proven by the review result that shows there are only two of seven verdicts that have implemented business judgment rule, which are Cassation Verdict No. 121 K/Pid.Sus/2020 and Court Verdict No.46/Pid.Sus-TPK/2021/PN.JKT.PST. Even though four out of seven verdicts are fair, there are only two verdicts that have implemented business judgment rule as SOEs directors’ standard of conduct, thus, it leads to injustice. The inequality is caused by the judges’ incomprehensive understanding of business judgment rule and the judges’ unaccommodated business perspective including business risk, business opportunity, and prevalence of similar businesses.

Kata Kunci : business judgment rule, Direksi BUMN, korupsi