PELINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA TERHADAP KETIDAKSESUAIAN PELAPORAN UPAH YANG DIDAFTARKAN KE BPJS OLEH PERUSAHAAN (STUDI KASUS PT. XYZ)

M. FAUZI AULIA TSANI, Dr. Murti Pramuwardhani Dewi, S.H., M.Hum.

2023 | Tesis | MAGISTER HUKUM BISNIS DAN KENEGARAAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelindungan hukum bagi pekerja terhadap ketidaksesuaian pelaporan upah yang didaftarkan ke BPJS oleh perusahaan dengan upah yang diterima oleh pekerja. Tujuan kedua penelitian ini juga untuk mengetahui dan menganalisis tanggungjawab perusahaan terhadap pekerja yang tidak mendapatkan pelayanan yang seharusnya. Penelitian ini merupakan penelitian normatif empiris yang bersifat deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah sekunder meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Penelitian empiris dilakukan melalui penelitian lapangan dengan wawancara responden dan narasumber yang berkaitan langsung dengan permasalahan penelitian. Penelitian ini berlokasi di Kabupaten Sleman, lebih tepatnya di PT XYZ. Analisis data penelitian ini adalah kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelindungan hukum yang diberikan perusahaan bagi pekerja adalah dengan pelaporan upah secara bertahap, namun pelindungan hukum tersebut belum konkret dikarenakan adanya keputusan pihak perusahaan bahwa HRD sebagai pengelola data administrasi pekerja tidak diperbolehkan mengetahui data upah pekerja. Hasil penelitian yang selanjutnya mengenai tanggungjawab terhadap pekerja yang belum mendapatkan pelayanan kesehatan adalah dengan memberikan bantuan/ santunan langsung kepada pekerja. saja namun belum bertanggungjawab memastikan kepada kantor BPJS mengenai kendala administrasi sehingga mengakibatkan pekerja belum mendapatkan hak pelayanan kesehatan.

This research aims to identify and analyze legal protection for workers against discrepancies in reporting wages registered to BPJS by companies with wages received by workers. The purpose of second research is also to find out and analyze the company's responsibility to workers who do not get the service they should. This research is a descriptive empirical normative research. The data sources used are secondary, including primary, secondary, and tertiary legal materials. Empirical research was carried out through field research by interviewing respondents and sources directly related to the research problem. This research is located in Sleman Regency, more precisely at PT XYZ. The analysis of this research data is qualitative and presented descriptively. The results of this research indicate that legal protection provided by company for workers is by reporting wages in stages, but this legal protection is not yet concrete because of the company's decision that HRD as the manager of worker administration data is not allowed to know worker wage data. The results of further research regarding responsibility for workers who have not receive health services are to provide assistance/compensation directly to workers but have not been responsible for ensuring the BPJS office regarding administrative constraints resulting in workers not having the right to health services.

Kata Kunci : Pelindungan Hukum, Hubungan Kerja, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Pertanggungjawaban, Legal Protection, Employment Relations, Social Security Agency of Health, Accountability