Penuntutan Pidana Terhadap Direksi Badan Usaha Milik Negara Berdasarkan Unsur Kerugian Badan Usaha Milik Negara Dan Kerugian Negara Menurut Teori Piercing The Corporate Veil

HEMA A M SIMANJUNTAK, Prof. Dr. Marcus Priyo Gunarto, S.H., M.Hum.

2022 | Tesis | MAGISTER ILMU HUKUM (KAMPUS JAKARTA)

Penelitian ini bertujuan untuk memperjelas apakah kerugian BUMN dapat disebut sebagai kerugian keuangan negara atau tidak. Lantas, bagaimana Direksi BUMN dapat dituntut pidana atas kerugian BUMN yang diduga berdampak pada kerugian keuangan negara tersebut menurut teori piercing the corporate veil. Pada umumnya harta kekayaan perseroan terbatas BUMN ini seharusnya terpisah dari harta kekayaan pribadi pemegang sahamnya. Namun berdasarkan fakta di lapangan, ada banyak direksi BUMN yang dituntut pidana korupsi sebab adanya kerugian pada BUMN tersebut dianggap erat hubungannya dengan kerugian negara. Penelitian ini adalah merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan terhadap perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan konseptual, penelitian terhadap sistematika hukum dan penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum. Analisa bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif, di mana peneliti menganalisa gejala yang terjadi, tidak dalam bentuk perilaku, namun dalam suatu kecenderungan. Analisa dilakukan dengan mengumpulkan semua bahan hukum kemudian menghubungkannya dengan penelitian, kemudian peneliti melakukan interpretasi data yang bersifat deskriptif. Dari penelitian ini didapati bahwa kerugian BUMN dapat berindikasi kepada kerugian keuangan negara termasuk karena langkah investasi, namun belum tentu kerugian tersebut berarti telah terjadinya suatu akibat dari tindak pidana. Kerugian BUMN yang berdampak kepada kerugian negara dapat timbul murni karena risiko bisnis (business judgement rules) atau karena adanya perbuatan pidana yang disebabkan oleh perbuatan yang sembrono, kurang hati-hati atau bersifat melawan hukum. Bila karena perbuatan pidana, maka Direksi dan pihak yang terlibat di dalam Perseroan lainnya dapat dituntut pidana dan teori piercing the corporate veil dapat berlaku untuk mengesampingkan kekebalan atau tanggung jawab terbatas yang dimiliki oleh Perseroan BUMN.

The purpose of this study is to clarify whether BUMN losses can be referred to as state financial losses or not. Then, how can BUMN Directors be criminally prosecuted for BUMN losses which are suspected of having an impact on state financial losses according to the theory of piercing the corporate veil. In general, the assets of BUMN as a limited liability company should be separated from the personal assets of its shareholders. However, based on the facts on the ground, there are many BUMN directors who are prosecuted for corruption because the losses to these BUMN are considered to be closely related to state losses. This research is normative research using an approach to legislation, case approach, conceptual approach, research on legal systematics, and research on the level of legal synchronization. The analysis of legal materials used in this study is a qualitative analysis, where in this analysis the researcher analyzes the symptoms that occur, not in the form of behavior, but in a tendency. The analysis is carried out by collecting all legal materials and then connecting them with research, then the researchers interpret the descriptive data. From this study, it was found that the BUMN losses can indicate losses to state finances including due to investment steps, but this loss does not necessarily mean that there has been a consequence of a crime. The losses of BUMN that have an impact on state losses can arise purely because of business risks (business judgment rules) or because of criminal acts caused by acts that are reckless, careless or against the law. If due to a criminal act, the Board of Directors and other related parties involved in the Company can be prosecuted and the theory of piercing the corporate veil can apply to waive immunity or limited liability owned by BUMN Companies.

Kata Kunci : Kerugian Negara,BUMN,Piercing the Corporate Veil