Kajian Implementasi CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) di Indonesia

SYARIFAH K B, Dr. Much. Taufik Tri Hermawan, S.Hut., M.Si; Dr. Mochamad Danang Anggoro, S.Si., M.Si.

2023 | Skripsi | S1 KEHUTANAN

CITES (the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) adalah kesepakatan pemerintah dari berbagai negara pada skala internasional dengan tujuan untuk memastikan perdagangan internasional tidak mengancam kelangsungan spesimen tumbuhan dan satwa. Indonesia telah meratifikasi Text of Convention CITES sejak tahun 1978. Kemudian pada tahun 2020, otoritas pengelola CITES di Indonesia menjadi dua, yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk ragam jenis tumbuhan dan satwa liar secara umum dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk ragam jenis ikan. Penelitian ini bermaksud untuk mengkaji implementasi CITES di Indonesia berupa kebijakan/peraturan nasional lingkup otoritas pengelola KLHK dan isi kebijakan/peraturan nasional sebagai implementasi CITES di Indonesia sampai di tingkat teknis. Analisis isi pada penelitian ini dilakukan dengan melakukan analisis pada teks konvensi dari CITES, hasil ratifikasi CITES di Indonesia yang sudah dalam bentuk peraturan perundang-undangan serta peraturan teknis pelaksanaannya untuk mengungkap makna di dalamnya. Kemudian dilihat sinkronisasi antara konvensi CITES dan peraturan pelaksana di Indonesia. Implementasi konvensi CITES di Indonesia dalam kebijakan lingkup KLHK cukup unik karena tidak disusun secara hierarki sesuai tata urutan peraturan perundang-undangan seperti biasa. Terdapat perbedaan adaptasi baik secara langsung dan tidak langsung pada konvensi CITES dan implementasinya di Indonesia; konvensi CITES mengkategorikan spesies menjadi tiga appendiks sedangkan di Indonesia dikategorikan menjadi dua golongan yaitu dilindungi dan tidak dilindungi, adaptasi secara langsung dari teks konvensi CITES dan implementasinya diuraikan dalam Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 447/KPTS-II/2003 tahun 2003 dengan menimbang Artikel III, IV, dan V konvensi CITES, kemudian peraturan lainnya yang digunakan dalam penelitian ini adalah adaptasi secara tidak langsung.

CITES (the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) is an agreement between government of several countries on international level to ensure the international trade on wild plants and animals not endangers their well-being. Indonesia had ratified CITES since 1978. On the year 2020, the CITES management authority of Indonesia split into two, the Ministry of Environment and Forestry (MoEF) for the wild plants and animals in general, and the Ministry of Marine and Fishery (MoMF) for fishes. This research is meant to study the CITES implementation in Indonesia in the national policy under MoEF authority and the content of national policy as CITES implementation in Indonesia to the technical policy level. Content analysis of this research was done by doing the analysis on Text of Convention CITES, Indonesias ratification as legislation rule and technical policy to see the meaning behind them. Then the synchronization between Text of Convention and technical policy in Indonesia is able to be seen. Text of Convention CITES implementation in Indonesia under MoEF authority is unique because it wasnt arranged hierarchically like the normal order of laws and regulations. There are direct and indirect differences between Text of Convention CITES and its implementation in Indonesia; Text of Convention CITES categorized species into three appendix while Indonesia categorized species into protected and not protected categories, the direct adaptation of Text of Convention and its implementation were outlined in Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 447/KPTS-II/2003 tahun 2003 by considering Article III, IV, and V, the rest of policies used in this research are the indirect adaptations.

Kata Kunci : CITES, implementasi, analisis isi, CITES, implementation, content analysis