Penjatuhan Pidana Pemecatan dari Dinas Militer terhadap Anggota Tentara Nasional Indonesia dalam Perkara Tindak Pidana Desersi di Wilayah Hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta

FELIA PRIMANDA A, Dr. Supriyadi, S.H., M.Hum.

2023 | Skripsi | S1 HUKUM

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis parameter yang digunakan oleh hakim dalam penjatuhan pidana pemecatan dari dinas militer terhadap anggota TNI dalam perkara tindak pidana desersi di wilayah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penjatuhan pidana pemecatan dari dinas militer terhadap anggota TNI dalam perkara tindak pidana desersi di wilayah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta ditinjau dari aspek pedoman pemidanaan berdasarkan KUHP baru. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang didukung dengan wawancara bersama narasumber. Berdasarkan sifat penelitian, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Data yang diperlukan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan cara melakukan wawancara kepada narasumber yang telah ditentukan. Sedangkan data sekunder diperoleh dengan cara penelitian kepustakaan terhadap bahan-bahan pustaka terkait topik permasalahan yang diteliti. Data dalam penelitian ini dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif. Penarikan kesimpulan menggunakan metode deduktif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat ditarik dua kesimpulan. Pertama, parameter yang digunakan oleh Hakim Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dalam menjatuhkan pidana pemecatan dari dinas militer terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana desersi adalah dengan menilai layak tidaknya anggota TNI yang bersangkutan dipertahankan dalam kesatuannya. Hakim Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta memiliki cara penilaian tersendiri dalam menentukan ukuran layak tidaknya anggota TNI pelaku tindak pidana desersi dipertahankan dari dinas militer, yaitu dengan menilai sifat, hakikat, akibat, hal-hal yang mempengaruhi/penyebab perbuatan terdakwa, serta memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya. Kedua, parameter yang digunakan oleh Hakim Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dalam menjatuhkan pidana pemecatan dari dinas militer terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana desersi telah sesuai dengan parameter pedoman pemidanaan yang terdapat dalam KUHP baru.

This research aims to identify and analyze the parameters used by judges in imposing dismissal from military service towards members of the TNI in cases of desertion in the jurisdiction of Military Court II-11 Yogyakarta. This research also aims to identify and analyze the imposing dismissal from military towards members of the TNI in cases of desertion in the jurisdiction of Military Court II-11 Yogyakarta in terms of the aspect of sentencing guidelines under the new criminal law code. This research is normative legal research supported by interviews with interviewee. Based on the nature of the research, this research is a descriptive research. The data needed are primary data and secondary data. Primary data was obtained by conducting interviews with predetermined source. While secondary data was obtained by means of a literature study on library materials related to the topic of the problem under research. The data in this research were analyzed using qualitative analysis methods. Drawing conclusions using the deductive method. This research has two conclusions. First, the parameters used by the Yogyakarta II-11 Military Court Judges in imposing a sentence of dismissal from military service towards members of the TNI who commit a desertion crime is by assessing whether the members of the TNI concerned is appropriate or not to be retained in his unit. Judges at Military Court II-11 Yogyakarta have their own way of evaluating in determining the appropriateness of TNI members who commit desertion crimes to be retained from military service, namely by assessing the nature, essence, consequences, matters influencing/causes the defendant's actions, as well as taking into account matters things that can lighten and aggravate the sentence. Second, the parameters used by the Yogyakarta II-11 Military Court Judges in imposing dismissal from military service towards members of the TNI who commits a desertion crime are in accordance with the points of sentencing guidelines contained in the new Criminal Code.

Kata Kunci : Desersi, Pidana Pemecatan dari Dinas Militer, Anggota TNI, Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, Pedoman Pemidanaan