Pelindungan Hukum Bagi Investor Dan Eksistensi Regulasi Crypto currency Sebagai Instrumen Investasi Di Sektor Jasa Keuangan

MUHAMMAD AN'IM JALAL, Dr. Hariyanto, S.H., M.Kn

2023 | Tesis | MAGISTER HUKUM BISNIS DAN KENEGARAAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis mekanisme transaksi crypto currency melalui sistem blockchain, sekaligus menganalisis pelindungan hukumnya dalam hal terjadi pelanggaran agar semua pihak mengetahui kepastian hukumnya. Selain itu, juga untuk menganalisis eksistensi regulasi crypto currency sebagai instrumen investasi di sektor jasa keuangan, karena BI melarangnya sedangkan Kementerian Perdagangan membolehkannya. Penelitian ini bersifat yuridis empiris meliputi studi kepustakaan melalui analisis berdasarkan pada instrumen hukum yang relevan, buku dan jurnal serta dikombinasikan dengan studi lapangan berupa wawancara dengan semi terstruktur dan dilakukan dengan sistem online. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, crypto currency terdesentralisasi menggunakan Blockchain mempunyai risiko-risiko. Risiko tersebut seharusnya dibarengi dengan pelindungan hukum secara preventif berupa peraturan-peraturan pokok terkait sistem crypto currency yang terdesentralisasi di Blockchain, karena Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang equity crowdfunding dirasa belum cukup dijadikan sebagai landasan hukum untuk mengembangkan lebih lanjut penerapan Blockchain di Indonesia. Kedua, pelindungan Indodax dan BAPPEBTI lebih cenderung kepada pelindungan hukum bagi Investor dengan Pedagang Fisik Aset Kripto. Jika risiko kerugian akibat Nasabah lain seperti penipuan online, maka berada diluar tanggung jawab Pedagang Fisik Aset Kripto, sehingga harus mencari pelindungan hukum berdasarkan peraturan diluar BAPPEBTI. Lembaga Kliring Berjangka dan Penjaminan Berjangka dan Lembaga Pengelola Tempat Penyimpanan Aset Kripto belum mendapatkan izin dari BAPPEBTI. Ketiga, secara yuridis normatif terdapat perbedaan definisi yang berdampak pada pola pengaturan crypto currency. Bank Indonesia memandangnya sebagai uang digital, sementara Kementerian Perdagangan memandangnya sebagai aset digital. Perbedaan posisi tersebut seharusnya tidak dilihat sebagai inkonsistensi kebijakan yang dikeluarkan oleh regulator di sektor jasa keuangan, mengingat masing-masing otoritas memiliki kewenangan masing-masing.

To ensure that all parties are aware of the legal certainty, this study aims to examine and analyze the blockchain system's mechanism for crypto currency transactions and its legal protection in the event of a violation. Aside from that, the purpose of the study is to investigate whether or not the use of cryptocurrencies as investment tools is regulated in the financial services industry-despite the fact that the Ministry of Trade and BI both allow it. This empirical juridical research combines field studies in the form of semi-structured interviews that are carried out using an online system with literature studies that are based on relevant legal instruments, books, and journals. Qualitative techniques were used to analyze the collected data. The study reveals that first, using Blockchain to create decentralized cryptocurrencies carries risks. Because Bank Indonesia Regulation and Financial Services Authority Regulation regarding equity crowdfunding are deemed insufficient as a legal basis for further development of the application of Blockchain, this risk should be accompanied by preventive legal protection in the form of basic regulations related to the decentralized crypto currency system on Blockchain. within Indonesia. Second, investors with physical crypto asset traders are more likely to benefit from Indodax and BAPPEBTI's legal protection. The Physical Crypto Asset Trader must seek legal protection based on regulations outside of BAPPEBTI in the event that the risk of loss is posed by other customers, such as online fraud. A permit from BAPPEBTI has not yet been granted to the Crypto Asset Storage Management Institution and the Futures Clearing House and Guarantee Institution. Thirdly, the manner in which crypto currency is regulated is influenced normatively by differences in definitions. The Ministry of Trade views it as a digital asset, while Bank Indonesia views it as digital money. Given that each authority has its own authority, this difference in position should not be interpreted as inconsistent policies issued by regulators in the financial services sector.

Kata Kunci : Pelindungan Hukum, Crypto currency, Investasi.