Pemenuhan Jaminan Kesehatan Masyarakat Rentan: Studi Kasus Komunitas Pemulung di Tempat Pembuangan Sampah Terpadu Piyungan

M SAGHAR SEPTIAN, Drs. Mulyadi, MPP. Ph.D

2022 | Skripsi | S1 PEMBANGUNAN SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN

Pemulung di Tempat Pembuangan Sampah Terpadu Piyungan menjadi salah satu pekerja informal yang rentan terhadap kesehatan karena faktor lingkungan yang tidak sehat. Oleh karena itu, kebutuhan akan perawatan kesehatan menjadi kebutuhan dasar yang sangat penting bagi pemulung. Karakteristik pekerja informal seperti pemulung rentan tidak memiliki jaring pengaman seperti pekerja formal pada umumnya. Artinya, perlu intervensi pemerintah melalui kebijakan untuk mendekatkan sumber daya kesehatan kepada kelompok yang rentan tidak dapat mengakses kesehatan. Melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), pemerintah mewajibkan seluruh masyarakat dari semua kalangan untuk memiliki jaminan kesehatan. JKN memastikan penduduk untuk memiliki akses pada pelayanan kesehatan, mulai dari perawatan primer sampai tingkat lanjut. Hal ini secara tidak langsung juga bermuara pada implikasi praktis untuk mempermudah kelompok rentan dalam melakukan pengobatan tanpa takut kesulitan finansial. Peneliti menggunakan konsep kebijakan sosial untuk mengejawantahkan distribusi jaminan kesehatan kepada kelompok rentan pemulung. Selain itu, konsep aksesibilitas juga diterapkan untuk menjelaskan akses pada pelayanan kesehatan khususnya pelayanan primer. Lebih jauh, hal ini untuk mengupas karakteristik akses yang dimiliki pemulung dalam upaya pengobatan rawat jalan. Metode penelitian ini menggunakan teknik penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Sumber data dihasilkan melalui hasil wawancara mendalam secara langsung melalui empat stakeholder utama yaitu penyelenggara jaminan kesehatan, penyedia Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), tokoh masyarakat, dan pemulung. Hal ini untuk mendapatkan temuan implementasi jaminan kesehatan secara utuh mulai dari distribusi, proses, dan pemanfaatan. Oleh karena itu analisis model interaktif dirasa tepat digunakan untuk memperkuat proses validasi temuan penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan tiga temuan penting, pertama, distribusi jaminan kesehatan sudah dilakukan dengan baik oleh pemerintah. Hal ini terlihat dari fleksibilitas mekanisme penjaringan melalui berbagai sistem yang sudah terintegrasi. Walaupun masih ditemukan beberapa kendala teknis seperti perbedaan pemahaman operasionalisasi dana kapitasi. Kedua, JKN berperan pada akses pelayanan kesehatan dasar pemulung khususnya dalam kompensasi kepesertaan, perlindungan finansial, dan upaya peningkatan kesehatan promotif preventif. Ketiga, akses geografis dan mobilitas pemulung masih menjadi kendala parsial untuk dapat memanfaatkan pengobatan rawat jalan di Puskesmas. Sedangkan penerimaan pemulung terhadap pelayanan primer di Puskesmas sudah baik dengan ketiadaan diskriminasi layanan. Walaupun begitu, antrian yang panjang masih menjadi pertimbangan kuat untuk pemulung melakukan pengobatan di Puskesmas atau di tempat lain.

Scavengers at the Piyungan Integrated Waste Disposal Site are one of the informal workers who are vulnerable to health due to unhealthy environmental factors. Therefore, the need for health care is a very important basic need for waste pickers. The characteristics of informal workers such as waste pickers are vulnerable to not having a safety net like formal workers in general. This means that government intervention is needed through policies to bring health resources closer to vulnerable groups who cannot access health. Through the National Health Insurance (NHI), the government requires all people from all walks of life to have health insurance. NHI ensures that people have access to health services, from primary to advanced care. This indirectly leads to the practical implication of making it easier for vulnerable groups to seek treatment without fear of financial hardship. The researcher uses the concept of social policy to embody the distribution of health insurance to vulnerable groups of waste pickers. In addition, the concept of accessibility is also applied to explain access to health services, especially primary care. Furthermore, this is to explore the characteristics of the access that waste pickers have to outpatient treatment. This research method uses a descriptive qualitative research technique with a case study approach. Data sources were generated through in-depth interviews directly with four main stakeholders: health insurance providers, primary health care providers, community leaders, and waste pickers. This is to obtain findings on the implementation of health insurance as a whole starting from distribution, process, and utilization. Therefore, an interactive model analysis was used to strengthen the validation process of the research findings. The results of this study show three important findings: first, the distribution of health insurance has been done well by the government. This can be seen from the flexibility of the screening mechanism through various integrated systems. Although there are still some technical obstacles such as differences in understanding the operationalization of capitation funds. Second, NHI plays a role in scavengers' access to basic health services, especially in membership compensation, financial protection, and promotive-preventive health improvement efforts. Third, geographical access and mobility of waste pickers are still partial obstacles to being able to take advantage of outpatient treatment at Puskesmas. Meanwhile, scavengers' acceptance of primary care services at the Puskesmas is good with the absence of service discrimination. Even so, the long queue is still a strong consideration for waste pickers to seek treatment at the Puskesmas or elsewhere.

Kata Kunci : JKN, akses, pelayanan kesehatan dasar, pemulung, kelompok rentan