Analisis Penerapan Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kawasan Malioboro dalam Rangka Mewujudkan Kawasan Malioboro sebagai Area Pejalan Kaki

WIGNYO GARJITO, Dwi Haryati, S.H., M.H.

2023 | Skripsi | S1 HUKUM

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan urgensi relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kawasan Malioboro yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam rangka mewujudkan Kawasan Malioboro sebagai area pejalan kaki; serta mengetahui dan mendeskripsikan peran Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta serta Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta dalam relokasi pedagang kaki lima di Kawasan Malioboro. Penelitian ini adalah penelitian normatif empiris dan bersifat deskriptif. Data dalam penelitian ini terdiri dari data primer yang didapatkan langsung dari lapangan melalui wawancara dengan responden dan data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa urgensi dari relokasi PKL adalah adanya rencana pengajuan satuan ruang sumbu filosofis menjadi Warisan Budaya Takbenda (WBTB) di UNESCO, sehingga diperlukan pembenahan pemanfaatan ruang sumbu filosofi di Kawasan Malioboro yang termasuk bagian dari sumbu filosofis dengan cara mengembalikan pemanfaatan ruang jalur pejalan kaki sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta 2019-2039 tanpa mengurangi potensi wisata belanja dari Kawasan Malioboro. Pemerintah Kota Yogyakarta telah melaksanakan perannya dalam penataan PKL di Kawasan Malioboro melalui adanya sosialiasi pelaksanaan adanya relokasi, lokasi PKL baru yang tidak jauh dari lokasi sebelumnya, serta pengundian lapak PKL. Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pemerintah Kota Yogyakarta telah melaksanakan perannya dalam mengelola Teras Malioboro, diantaranya adalah menyediakan tempat PKL dengan fasilitas lengkap tanpa dipungut biaya selama setahun, memberikan penyuluhan, melaksanakan promosi, serta memvalidasi data PKL guna penerbitan kontrak penggunaan lapak. Pengelolaan Teras Malioboro 2 oleh Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta kurang sesuai dengan kewenangan dari dinas tersebut menyebabkan adanya kegiatan pemberdayaan yang tidak terlaksana.

This study aims to identify and describe the urgency of relocating street vendors in the Malioboro area carried out by the Provincial Government of The Special Region of Yogyakarta and The Yogyakarta City Government in order to realize the Malioboro area as a pedestrian area; as well as knowing and describing the role of The Provincial Government of The Special Region of Yogyakarta and The Regional Government of The City of Yogyakarta in the relocation of street vendors in the Malioboro Area. This research is empirical normative research and descriptive. The data in this study consisted of primary data obtained directly from the field through interviews with respondents and secondary data obtained through literature study. The results of this study sum up that the urgency of relocating street vendors is that there is a plan to submit a philosophical axis spatial unit to become Intangible Cultural Heritage at UNESCO, so that it is necessary to improve the utilization of the philosophical space in the Malioboro Area which is part of the philosophical axis by restoring the utilization of pedestrian path space in accordance with Regional Regulation of the Special Region of Yogyakarta Province Number 5 of 2019 concerning Spatial Plans for the Special Region of Yogyakarta 2019-2039 without reducing the potential for shopping tourism from the Malioboro Area. The Yogyakarta City Government has carried out its role in structuring street vendors in the Malioboro area through socialization of the implementation of relocation, new street vendor locations not far from the previous location, and a draw for street vendor stalls. The Provincial Government of the Special Region of Yogyakarta and the City Government of Yogyakarta have carried out their roles in managing the Teras Malioboro, including providing street vendors with complete facilities free of charge for a year, providing counseling, carrying out promotions, and validating street vendor data for issuing stall use contracts. The management of Teras Malioboro 2 by the Yogyakarta City Cultural Office is not in accordance with the authority of the agency, causing empowerment activities to not be carried out.

Kata Kunci : Kebijakan Publik, Pemerintah Daerah, Pedagang Kaki Lima, Malioboro, Pejalan Kaki