Pelindungan Hukum Relawan Penanggulangan Bencana di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Pedoman Relawan Penanggulangan Bencana

FAHRI RIZKI FANSURI, Nailul Amany S.H., MH.

2023 | Skripsi | S1 HUKUM

Penelitian hukum ini bertujuan mengetahui dan menganalisis hubungan hukum relawan penanggulangan bencana berdasarkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Relawan Penanggulangan Bencana dan menganalisis pelindungan hukum bagi relawan penanggulangan bencana di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Perka BNPB. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Bertujuan untuk meneliti kesesuaian fakta dilapangan terkait pelindungan hukum bagi para relawan sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Relawan Penanggulangan Bencana. Data primer diperoleh dari narasumber di lapangan dan data sekunder diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan. Data yang diperoleh disajikan secara deskriptif kemudian dianalisis kualitatif, Hasil penelitian ini menunjukan bahwa hubungan hukum relawan berdasarkan Peraturan Kepala BNPB adalah bukan sebagai anggota atau pegawai dari BNPB maupun BPPD DIY, tetapi merupakan pihak luar yang tergabung dalam organisasi induk kerelawanan. Pelindungan hukum bagi relawan berdasarkan hubungan hukum relawan diwujudkan melalui pelindungan hukum secara preventif berupa pengaturan-pengaturan yang mewajibkan para relawan untuk bergabung dengan organisasi induk kerelawanan dan diwajibkan untuk mendapatkan pembinaan, pendidikan dan pelatuhan sebagai seorang relawan, sedangkan pelindungan hukum secara represif ketika relawan mengalami kecelakaan saat di lokasi bencana, saat ini BPBD memiliki program untuk mendaftarkan ke program BPJS TK tetapi disebagian daerah masih pada tahap sosialisasi. Selain itu terhadap relawan yang mengalami kecelakaan atau meninggal BPBD DIY besama organisasi induk juga memiliki program tali asih, yaitu sumbangan untuk diberikan kepada relawan atau keluarga relawan yang terdampak.

The absence of legal protection for volunteers is caused by the lack of clarity regarding the legal position of the volunteers at the site at the time of the disaster. The government, in this case, has issued Regulation of the Head of the National Disaster Management Authority (NDMA) Number 17 of 2011 regarding Guidelines for Disaster Management Volunteers. This legal writing aims to determine the legal position and protection for disaster management volunteers in the Special Region of Yogyakarta based on the Head of NDMA Regulation. This research was conducted using empirical juridical research methods and aimed to examine the compatibility of on-site facts related to legal protection for volunteers as regulated under the Head of the NDMA Regulation Number 17 of 2011 regarding the Disaster Management Volunteers Guideline. The results of this study indicated that the legal position of volunteers based on the Regulation of the Head of NDMA is not as a member or employee of NDMA or Regional Disaster Management Authority (RDMA) yet as an outside party who is a member of the volunteer parent organization. Legal protection for volunteers based on the volunteer's legal position is actualized through preventive legal protection in the form of arrangements that require volunteers to join a volunteer parent organization and are required to receive coaching, education, and training as a volunteer. In contrast, legal protection is repressive when volunteers experience accidents at the disaster site. Currently, RDMA has a program to register with the National Social Security Agency for Employment program, which is still at the socialization stage in some areas.

Kata Kunci : Hubungan Hukum, Pelindungan Hukum, Relawan Penanggulangan Bencana