Diferensiasi Hak Beragama dan Hak Berkepercayaan Menurut UUD NRI 1945

ADITYA SPADIYA PUTRA, Dr. Mahaarum Kusuma Pertiwi, S.H., M.A., M.Phil.

2022 | Tesis | MAGISTER ILMU HUKUM

Studi ini bertujuan untuk mengetahui dinamika pengaturan agama dan kepercayaan di Indonesia dari zaman pembentukan konstitusi hingga saat ini dengan rumusan masalah yang diangkat yaitu, bagaimana politik hukum pengaturan agama dan kepercayaan dalam UUD 1945 dan bagaimana implikasi hukum atas pembedaan agama dan kepercayaan di Indonesia. Penelitian ini termasuk dalam tipologi penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan sejarah, pendekatan konsep dan pendekatan kasus. Hasil studi ini menunjukkan bahwa dasar pembentukan Pasal 29 UUD 1945 memberikan arti bahwa kepercayaan merupakan bagian dari agama dan tidak berdiri sendiri sebagai sebagai aliran kepercayaan dan mengingat pula Pasal 29 UUD 1945 merupakan bagian dari Bab Agama dan tidak terdapat frasa kepercayaan dalam bab tersebut. Sifat religiusitas antara individu dengan pencipta mestinya diakomodir dalam satu frasa yakni frasa agama. Esensi dari pemaknaan agama dan kepercayaan merupakan hal yang sama dalam sistem teologis di Indonesia sehingga segala hak yang melekat pada penganut agama sudah semestinya melekat pula pada penganut kepercayaan. Pembedaan atas agama dan kepercayaan justru akan menimbulkan persoalan diskriminasi dan hak asasi manusia yang sangat panjang kedepannya terlebih hingga saat ini masih belum ada tolak ukur penggolongan kategori yang dimaknai agama dan kepercayaan.

This study aims to determine the dynamics of the regulation of religion and belief in Indonesia from the time of the formation of the constitution to the present with the formulation of the problem raised, namely, how is the legal politics of religion and belief regulation in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and what are the legal implications of differences in religion and belief in Indonesia. This research is included in the typology of normative legal research using a statutory approach, a historical approach, a conceptual approach and a case approach. The results of this study indicate that the basis for the formation of Article 29 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia means that belief is part of religion and does not stand alone as a sect of belief and considering that Article 29 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia is part of the Religion Chapter and there is no phrase of belief in that chapter. The nature of religiosity between the individual and the creator should be accommodated in one phrase, namely the phrase religion. The essence of the meaning of religion and belief is the same thing in the theological system in Indonesia so that all rights attached to adherents of religion should also be attached to adherents of belief. The distinction between religion and belief will actually cause problems of discrimination and human rights that are very long in the future, especially until now there is still no benchmark for classifying categories that are interpreted as religion and belief.

Kata Kunci : Agama, Kepercayaan, Penghayat Kepercayaan, Hak Asasi Manusia.