TINJAUAN YURIDIS ATAS DITERIMANYA PENGAJUAN PERMOHONAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) OLEH NASABAH PERUSAHAAN ASURANSI (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NIAGA JAKARTA PUSAT NO. 389/PDT.SUS-PKPU/2020 PN NIAGA JKT.PST

CHANDRA MARPAUNG, Prof. Dr. Tata Wijayanta, S.H., M.Hum.

2022 | Tesis | MAGISTER ILMU HUKUM (KAMPUS JAKARTA)

Penelitian ini bertujuan, pertama, untuk mengetahui dan mengkaji pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 389/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt. Pst. Kedua, untuk mengetahui dan mengkaji akibat hukum atas jika tidak adanya respon OJK atas adanya permintaan PKPU oleh kreditor terhadap perusahaan asuransi kepada OJK. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative empiris. Penelitian hukum normative empiris menggunakan data sekunder dari penelitian kepustakaan dan data primer yang berasal dari penelitian lapangan. Data sekunder diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Data primer diperoleh dari penelitian lapangan di Jakarta yaitu di Kantor Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Subjek penelitian Ketua Umum AKPI, Ketua Dewan Sertifikasi AKPI dan Hakim sebagai narasumber dan responden. Cara pengumpulan data dilakukan dengan Metode dokumentasi dan alat studi dokumen utntuk data sekunder, sedangkan data primer diperoleh dengan wawancara dan alatnya pedoman wawancara. Data dianlisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa terdapat kekosongan hukum (recht vacuum) terkait akibat hukum atas tidak adanya respon Otoritas Jasa Keuangan ketika adanya permohonan PKPU yang diajukan oleh kreditor terhadap perusahaan asuransi. Hal ini terlihat dari PKPU PT. Asuransi Jiwa Kresna yang dikabulkan oleh Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, namun dalam Kasasi atas keberatan penetapan proposal perdamaian (homologasi), Mahkamah Agung melakukan terobosan hukum dengan membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

Firstly, this study aims to determine and examine the judge's considerations in the Decision of the Central Jakarta Commercial Court No. 389/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt. Pst. Secondly, to determine and examine the legal consequences of the absence of a response from the OJK to the PKPU request made by the creditor against insurance companies to the OJK. This study is an empirical normative legal study. The empirical normative legal study uses secondary data from library research and primary data from field research. Secondary data was obtained from primary legal sources, secondary legal sources, and tertiary legal sources. Primary data were obtained from field research in Jakarta, at the Office of the Association of Indonesian Curators and Administrators (AKPI), and the Central Jakarta District Court. The subjects of the study were the Chairman of the AKPI, the Chairman of the AKPI Certification Board, and the Judges as resource persons and respondents. The method of data collection uses the documentation method and document study tools for secondary data, while the primary data is obtained by interview and the tool is an interview guide. The data were analyzed qualitatively. The results of this study indicate that there is a legal vacuum (recht vacuum) related to legal consequences for the absence of a response from The Financial Services Authority when there is a application for PKPU submitted by creditor to insurance companies. This can be seen from the PKPU of PT Asuransi Jiwa Kresna which was granted by the judge's of the Central Jakarta Commercial Court, but in Cassation against the objection to the determination of the composition proposal (homologation), the Supreme Court made a legal breakthrough by canceling the Decision of the Central Jakarta Commercial Court.

Kata Kunci : PKPU, Permohonan PKPU, Perusahaan Asuransi, PKPU's Request, Insurance Companies