Perdebatan Hukum Dalam Pemilihan Mitra Platform Digital Program Kartu Prakerja: Perspektif Hukum Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah

YOGI IKHWAN, Richo Andi Wibowo, S.H., LL.M., Ph.D.

2022 | Tesis | MAGISTER ILMU HUKUM (KAMPUS JAKARTA)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perdebatan hukum terhadap terhadap pemilihan mitra platform digital Kartu Prakerja, serta menganalisis seharusnya pemerintah mendesain prosedur pemilihan mitra Kartu Prakerja ke depannya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris. Pendekatan penelitian digunakan dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan penelitian yang digunakan adalah bahan penelitian sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan bahan penelitian primer yang diperoleh dari penelitian lapangan, adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi dan wawancara. Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama, kepatuhan terhadap prinsip hukum tidak secara tegas diberlakukan dalam kebijakan pemilihan mitra program Kartu Prakerja, sehingga perbuatan pemerintah atas pemilihan mitra program Kartu Prakerja secara rechtmatigheid dapat diperdebatkan dan berpeluang diragukan legalitasnya. Kedua, ke depannya pemilihan mitra dapat dilakukan dengan beberapa metode, namun jenis pengadaan mitra Kartu Prakerja sebenarnya sangat dekat dengan jenis pengadaan jasa lainnya. Desain pemilihan calon mitra juga dapat dilakukan dengan metode pengadaan jasa dengan tenderisasi yang umum dilakukan. Pentinganya adalah adanya rujukan dan pedoman peraturan dalam pemilihan mitra, maka iklim kompetisi, penawaran, servis, harga, dan lainnya dapat melewati seluruh rangkaian seleksi sebagaimana standar dan prosedur yang sudah ditetapkan. Sehingga prinsip dan etika pengadaan dapat direalisasikan pelaksanaannya berdasarkan norma dan kontrol dari segi hukum akan lebih mudah untuk dicapai.

This research aims to find out and analyze the legal debate on the selection of pre-employment card digital platform partners, and analyze how the government should design the pre-employment card partner selection procedure in the future. This research is a normative-empirical legal research. The research approach is used with a statutory approach and conceptual approach. The research materials used are secondary research materials obtained from library research and primary research materials obtained from field research, while the data collection techniques used in this research are documentation and interview methods. Data obtained from desk research and field research were analyzed qualitatively. The results of the study indicate that, First, compliance with legal principles is not strictly enforced in the policy of selecting partners for the pre-employment card program, so that the government's actions on the selection of partners for the Pre-Employment Card Program in a rechtmatigheid manner can be debated and have the opportunity to doubt its legality. Second, in the future, partner selection can be done by several methods, but the type of procurement of pre-employment card partners is actually very close to other types of service procurement. The design of the selection of prospective partners can also be done by the method of procuring services by tenderization which is commonly done. The important thing is that there are references and regulatory guidelines in the selection of partners, so that the climate of competition, offers, services, prices, and others can be passed through the entire selection process according to established standards and procedures. So that the principles and ethics of procurement can be realized based on norms and control from a legal perspective will be easier to achieve.

Kata Kunci : Mitra Platform Digital, Kartu Prakerja, Perdebatan Hukum.