TINJAUAN YURIDIS SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 10 TAHUN 2009 TENTANG PENGAJUAN PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI TERHADAP PUTUSAN PERDATA DALAM KAITANNYA DENGAN ASAS KEPASTIAN HUKUM UNDANG-UNDANG NOMOR 48 TAHUN 2009

MICHAEL JOSHUA OLOAN, Prof. Dr. Tata Wijayanta, S.H., M. Hum.

2022 | Tesis | MAGISTER ILMU HUKUM (KAMPUS JAKARTA)

Penelitian ini dilakukan atas dasar terjadinya perbedaan pandangan terhadap pembatasan pengajuan permohonan peninjauan kembali yang telah termaktub pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis latar belakang penerbitan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2009 oleh Mahkamah Agung dan mengetahui implikasi norma pengaturan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2009 dalam kaitannya dengan Pasal 110 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 maupun asas litis finiri oportet. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder yang bersumber melalui bahan hukum primer, sekunder, serta tersier. Data penelitian dikumpulkan dengan cara studi kepustakaan dengan alat studi dokumen. Data penilitian yang telah diperolah dianalisis secara kualitatif melalui penggunaan metode pendekatan statuta. Hasil yang didapatkan menunjukan bahwa telah memperlihatkan terhadap pembatasan terhadap pengajuan permohonan peninjauan kembali sebanyak satu kali dilatarbelakangi atas beberapa pertimbangan maupun faktor. Atas penelitian diperoleh dua kesimpulan yaitu yang pertama, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali dikeluarkan sebagai instruksi yang menyatakan terhadap Peninjauan Kembali pada sebuah perkara yang sama diajukan melebihi sekali pada perkara perdata berlawanan pada undang-undang. Kesimpulan yang kedua, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali secara tegas menjelaskan pengajuan Peninjauan Kembali dalam perkara perdata yang diajukan melebihi sekali berlawanan pada Undang-Undang dan hal ini menjadi bentuk nyata untuk menerapkan asas litis finiri oportet, dimana setiap perkara haruslah mempunyai akhirnya.

This research was conducted on the basis of differences of opinion on the limitation of filing a petition for reconsideration which has been regulated in the Circular Letter of the Supreme Court Number 10 of 2009 concerning the Submission of a Request for Review. This study aims to determine and analyze the background of the issuance of the Supreme Court Circular Letter Number 10 of 2009 by the Supreme Court and to find out the implications of the norms governing the Supreme Court Circular Letter Number 10 of 2009 in relation to Article 110 paragraph (1) of Law Number 48 of 2009 and litis finiri oportet principle. This research is normative juridical research that uses secondary data sourced from primary, secondary, and tertiary legal materials. Data were collected by means of literature study with document study tools. The research data analysis was conducted qualitatively by using the statutory approach method. The results of the research and discussion show that the limitation of submitting a one-time review request is motivated by several considerations and factors. From the research, two conclusions were obtained, namely the first, the Supreme Court Circular Letter Number 10 of 2009 concerning the Submission of an Application for Judicial Review was issued by the Supreme Court as an instruction stating that a judicial review in the same case was filed more than once in a civil case contrary to the law. law. The second conclusion, the Circular Letter of the Supreme Court Number 10 of 2009 concerning the Submission of Application for Judicial Review, expressly states that the submission of judicial review in civil cases that has been submitted more than once is contrary to the law and this is a concrete form for applying the litis finiri oportet principle, in which every thing must have an end.

Kata Kunci : Surat Edaran, Peninjauan Kembali, Kepastian Hukum, Circular Letter, Request for Review, Legal Certainty.