PERUBAHAN MINUTA AKTA YANG DILAKUKAN OLEH NOTARIS TANPA SEPENGETAHUAN PIHAK DALAM AKTA

ILHAM MAULANA, Dr. Ninik Darmini S.H., M.Hum

2022 | Tesis | MAGISTER KENOTARIATAN

Tesis ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji pertanggung jawaban notaris terhadap perubahan minuta akta yang dilakukan oleh notaris tanpa sepengetahuan pihak dalam akta dan perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan terhadap perubahan minuta akta yang dilakukan oleh notaris tanpa sepengetahuan pihak dalam akta secara. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif, sedangkan sifatnya adalah deskriptif, jenis data penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi dokumen atau studi kepustakaan dengan mempelajari jurnal, artikel dan teori yang terkait dengan penelitian ini. Sebagai pendukung data dalam penelitian kepustakaan, dilakukan juga wawancara terhadap narasumber, selanjutnya analisis data secara kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah adanya pertanggungjawaban yang melekat pada jabatan notaris saat menjalankan tugas dan kewenangannya. Adapun bentuk pertanggungjawaban notaris yakni ada empat pertanggung jawaban : 1) pertanggungjawaban secara perdata, 2) pertanggung jawaban UUJN atau administratif, 3)pertanggungjawaban secara pidana, 4) pertanggung jawaban secara kode etik notaris. Adapun dari segi perlindungan hukum kepada para penghadap yang merasa dirugikan terhadap perbuatan pelanggaran yang dilakukan oleh notaris dibagi menjadi dua yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif yakni dengan cara melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap jabatan notaris dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, selanjutnya perlindungan hukum represif berdasarkan kasus yang dianalisis, berupa : 1) Perlindungan hukum secara perdata, yakni menuntut ganti rugi dengan mengajukan gugatan kepada pengadilan negeri setempat 2) Perlindungan secara administratif, yakni dengan lapor pada MPW dan notaris mendapatkan peringatan secara lisan 3) Perlindungan hukum secara pidana yakni diberikannya putusan oleh hakim tingkat kasasi dengan pidana penjara selama 1 tahun berdasarkan pasal 263 KUHPidana

This thesis aims to find out and examine the notary's responsibility for changes in the minutes of the deed made by the notary without the knowledge of the parties in the deed and legal protection for the aggrieved party against changes in the minutes of the deed made by the notary without the knowledge of the parties in the deed. This type of research uses normative juridical research, while its nature is descriptive, the type of research data is secondary data obtained through document studies or literature studies by studying journals, articles and theories related to this research. To support the data in library research, interviews were also conducted with informants, then qualitative data analysis was carried out. The results of this study are the responsibility attached to the position of a notary when carrying out his duties and authorities. There are four forms of notary accountability, namely: 1) civil liability, 2) UUJN or administrative responsibility, 3) criminal liability, 4) accountability by a notary code of ethics. In terms of legal protection for the appearers who feel aggrieved against the violations committed by a notary, it is divided into two, namely preventive legal protection and repressive legal protection. Preventive legal protection is by providing guidance and supervision to the position of a notary in carrying out his duties and authorities, then repressive legal protection based on the analyzed cases, in the form of: 1) Civil legal protection, namely demanding compensation by filing a lawsuit to the local district court 2) Administrative protection, namely by reporting to MPW and a notary receiving a verbal warning 3) Criminal legal protection, namely the giving of a decision by a judge at the cassation level with imprisonment for 1 year based on article 263 of the Criminal Code

Kata Kunci : Perubahan Minuta Akta, Notaris, Pertanggungjawaban, Perlindungan Hukum, Sanksi