Analisa Yuridis Perjanjian Jasa Oleh Perusahaan Pengankutan Darat (Logistik) Sebagai Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Oksigen Pada Masa Pandemi Covid-19

EDBERT BENNETT S, Dr. Taufiq El Rahman, S.H., M.Hum.

2022 | Tesis | MAGISTER ILMU HUKUM (KAMPUS JAKARTA)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis : 1) Apakah Covid-19 yang telah ditetapkan sebagai bencana nasional berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang penetapan bencana NonAlam penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai bencana Nasional ,dapat dikategorikan sebagai Force majeure dalam hal keterlambatan pengiriman oksigen di masa pandemi dan 2) Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif . Data yang digunakan berupa data Sekunder yang berasal dari Peraturan perundang-undangan,Buku-buku ,dan Literatur Hukum. Analisis hasil penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan normatif kualitatif berdasarkan data yang diperoleh yang kemudian selanjutnya dikembangkan dengan pola hubungan tertentu untuk menarik kesimpulan dari masalah yang ada melalui pendekatan berpikir secara induktif Berdasarkan penelitian, maka penulis menyimpulkan bahwa: 1) Keputusan Presiden No 12 Tahun 2020 , tidak menjadikan pandemi Covid-19 sebagai alasan force majeure , force majeure ditentukan berdasarkan keadaan dari masing masing perjanjian dan pembuktian yang diberikan debitur dan kreditur , dengan mengacu kepada Pasal 1244 dan 1245 KUHPerdata .dan 2) Untuk menyelesaikan sengketa atas keterlambatan pengiriman oksigen ini , penulis menyarankan eksepsi berdasarkan keadaan force majeure merupakan Tindakan yang dapat diambil kreditur dalam waktu ini dengan mengutamakan prinsip pacta sunt servanda dan itikad baik sehingga force majeure terjadi dan diselesaikan atas dasar demi hukum untuk mengembalikan Perjanjian seperti semula.

This study aims to analyze: 1) Whether Covid-19 which has been designated as a national disaster based on the Decree of the President of the Republic of Indonesia Number 12 of 2020 concerning the determination of Non-Natural disasters spreading Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) as a National disaster, can be categorized as Force majeure in the case of delays in oxygen delivery during the pandemic and 2) Dispute resolution actions between the Transport Service Provider (Logistics) and the Oxygen supplier (PT Aneka Gas Industri Tbk.) for the delay in delivery to the Oxygen Buying Party (Hospital) during the Covid-19 pandemic. 19 in terms of the Position, Rights, and obligations of each party (Seller Party, Carrier Party, and Buyer Party) based on Positive Law in Indonesia. This research is a normative juridical research . The data used in the form of secondary data derived from legislation, books, and legal literature.The analysis of the research in this study uses a qualitative normative approach based on the data obtained which is then further developed with a certain relationship pattern to draw conclusions from existing problems through an inductive thinking approach. Based On the research, the authors conclude that: 1) Indonesian Presidential Decree No. 12 of 2020 does not make the Covid-19 pandemic the reason for force majeure, force majeure is determined based on the circumstances of each agreement and the evidence provided by the debtor and creditor, with reference to Article 1244 and 1245 of the KUHPerdata. and 2) To resolve the dispute over the delay in oxygen delivery, the authors suggest that an exception based on force majeure is an action that can be taken by creditors at this time by prioritizing the principle of pacta sunt servanda and good faith so that force majeure occurs and is resolved on the basis of law to restore the Agreement as it was.

Kata Kunci : Force majeure , Perjanjian , Covid-19, Debitur , Kreditur , Oksigen , Force majeure, Agreement, Covid-19, Debtor, Creditor, Oxygen