ANALISIS YURIDIS PEMULIHAN NOTARIS YANG DIBERHENTIKAN DENGAN TIDAK HORMAT DARI JABATAN NOTARIS (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 235/G/2019/PTUN.KT)

MICHELLE YOSELIN H., Dr. Muhaimin, S.H., M.Kn.

2022 | Tesis | MAGISTER KENOTARIATAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perbandingan putusan yang dikeluarkan oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD), Majelis Pengawas Wilayah (MPW), Majelis Pengawas Pusat (MPP), dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Nomor: 235/G/2019/PTUN.KT terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris Muhammad Irsan, S.H, Sp. N., dan tujuan selanjutnya untuk menganalisis hambatan belum dipulihkannya jabatan Notaris yang bersangkutan. Adapun penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang sifatnya deskriptif dengan data yang didapatkan melalui bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh dengan studi dokumen dan wawancara dengan narasumber, data yang didapatkan tersebut dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui, Pertama, perbandingan putusan yang dikeluarkan Majelis Pengawas Notaris dengan Putusan PTUN Jakarta hingga Putusan Mahkamah Agung terhadap pelanggaran Notaris tersebut memeriksa keabsahan Keputusan Pemberhentian dengan Tidak Hormat Notaris Muhammad Irsan, S.H., Sp. N. yang dikeluarkan Kemenkumham, sementara Majelis Pengawas Notaris memeriksa kebenaran laporan pelanggaran anggota Notaris tersebut; Kedua, hambatan belum dipulihkannya jabatan Notaris terkait sehubungan dengan hasil putusan Peninjauan Kembali (PK) yang belum diputus, dan proses penyesuaian administrasi dengan Kemenkumham maupun prosedur perundang-undangan.

This study aims to find out and analyze the comparison of decisions issued by the Regional Supervisory Council (MPD), Regional Supervisory Council (MPW), Central Supervisory Council (MPP), with the Decision of the State Administrative Court (PTUN) Number: 235/G/2019/ PTUN.KT against violations committed by Notary Muhammad Irsan, S.H, Sp. N., and the next purpose is to analyze the obstacles that have not been restored to the position of the Notary concerned. This research is a descriptive normative legal research with data obtained through primary, secondary, and tertiary legal materials obtained by document studies and interviews with resource persons, the data obtained were analyzed qualitatively and presented descriptively.. Based on the results of the research, it is known, First, the comparison of the decision issued by the Notary Supervisory Council with the Jakarta Administrative Court Decision to the Supreme Court's Decision on the violation of the Notary Public examines the validity of the Dismissal Decision with Disrespect Notary Muhammad Irsan, S.H., Sp. N. issued by the Ministry of Law and Human Rights, while the Notary Supervisory Board checks the correctness of the report on the violation of the member of the Notary Public; Second, the obstacles that have not been restored to the position of a Notary related to the results of the Judicial Review (PK) decisions that have not been decided, and the administrative adjustment process with the Ministry of Law and Human Rights as well as statutory procedures.

Kata Kunci : Pemulihan Jabatan Notaris, Pemberhentian dengan Tidak Hormat, Pelanggaran Notaris.