Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Belanja Bantuan Sosial Pemerintah Daerah: Studi Data Panel pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun 2015-2019

ANNITA PUSPITA SARI, Fu'ad Rakhman, S.E., M.Sc., Ph.D., CA.

2022 | Skripsi | S1 AKUNTANSI

Belanja bantuan sosial merupakan belanja tidak langsung dan akan dipenuhi setelah pemerintah daerah memenuhi urusan wajib dan urusan pilihannya. Dengan karakteristik tersebut, terdapat fleksibilitas dalam mengeluarkan belanja bantuan sosial. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menguji secara empiris pengaruh dari faktor keuangan daerah, kondisi masyarakat, dan faktor politik terhadap belanja bantuan sosial. Faktor keuangan daerah diproksikan dengan derajat desentralisasi dan pendapatan daerah. Faktor kondisi masyarakat diproksikan dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan tingkat kemiskinan (P0). Faktor politik diproksikan dengan pencalonan kepala daerah dari kepala dan/atau wakil kepala daerah incumbent. Belanja bantuan sosial diproksikan dengan jumlah realisasi bantuan sosial. Jumlah observasi dalam penelitian ini adalah 2.470 observasi yang terdiri dari 494 kabupaten/kota dengan tahun amatan 2015-2019. Dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan masing-masing daerah, Badan Pusat Statistik, dan sumber lainnya yang relevan, peneliti melakukan analisis regresi linear berganda untuk menguji hipotesis. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa derajat desentralisasi, pendapatan daerah, dan tingkat kemiskinan secara positif berpengaruh signifikan terhadap belanja bantuan sosial. Sementara itu, IPM dan pencalonan kepala daerah dari kalangan incumbent tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja bantuan sosial. Dengan demikian, secara statistik dapat terlihat bahwa pemberian bantuan sosial yang oleh pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia telah menyesuaikan dengan kondisi keuangan dan tingkat kemiskinan daerah masing-masing dan tidak dipengaruhi oleh faktor politik.

Social assistance expenditure is an indirect expenditure that will be fulfilled after the local government fulfills its mandatory and optional spending. These characteristics allow a flexibility in social assistance spending. This study aims to empirically examine the effect of regional's financial conditions, societal welfare conditions, and political factors on social assistance spending. Regional's financial factors are proxied by the degree of decentralization and regional income. The societal condition factor is proxied by the Human Development Index (HDI) and the poverty level (P0). Political factors are proxied by the re-election of regional heads from the incumbent head and/or deputy regional head. Social assistance spending is proxied by the number of social assistance realizations. The number of observations in this study were 2.470 observations consisting of 494 districts/cities from 2015-2019. By using secondary data obtained from the financial statements of each municipality, the Central Bureau of Statistics, and other relevant sources, the researcher conducted multiple linear regression analysis to test the hypothesis. The results show that the degree of decentralization, regional income, and poverty levels have a significant positive effect on social assistance spending. Meanwhile, the HDI and the possible misuse of social assistance spending for electoral purposes by the incumbents did not significantly affect social assistance spending. Thus, statistically, it can be seen that the provision of social assistance by district/city governments in Indonesia has been adjusted according to the financial condition and poverty level of each region and is not influenced by political factors.

Kata Kunci : belanja bantuan sosial, derajat desentralisasi, pendapatan daerah, Indeks Pembangunan Manusia, tingkat kemiskinan, kepala daerah incumbent