Laporkan Masalah

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan Keberatan Terhadap Perampasan Barang Dalam Tindak Pidana Korupsi

M RIZKI HARAHAP, Dr. Sigid Riyanto, S.H., M.Si.

2022 | Tesis | MAGISTER ILMU HUKUM (KAMPUS JAKARTA)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis cara penegak hukum mengatasi perbedaan tenggang waktu pengajuan permohonan perampasan barang yang bukan hasil korupsi serta pembaharuan hukum pidana terhadap tenggang waktu pengajuan keberatan perampasan barang yang bukan hasil dari tindak pidana korupsi. Jenis penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif bahan penelitian berasal dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier serta data primer berupa wawancara dengan Narasumber. Metode pengolahan data pada penelitian ini menggunakan beberapa langkah yang meliputi pemeriksaan kelengkapan dan kejelasan data, klasifikasi data, verifikasi data dan kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif-analitis. Hasil penelitian yang telah dilakukan penulis dapat ditarik kesimpulan. Pertama, Jaksa mengatasi perbedaan tenggang waktu pengajuan permohonan perampasan barang yang bukan hasil dari tindak pidana korupsi melalui langkah preventif berupa kecepatan dan ketepatan jaksa eksekutor dalam mengeksekusi seluruh isi putusan, keyakinan penuntut umum dan penyidik dalam membuat dakwaan dan tuntutan, serta koordinasi secara intensif dengan panitera hingga dapat cepat mendapatkan putusan yang berakibat pada lambat/gagalnya eksekusi dalam pelaksanaannya serta Hakim mengatasinya dengan cara melakukan penemuan hukum dalam menentukan hukum acara pengajuan surat keberatan hingga penetapan oleh hakim. Kedua, pembaharuan hukum pidana terhadap tenggang waktu pengajuan keberatan perampasan barang yang bukan hasil dari tindak pidana korupsi perlu segera dilakukan dengan mengesahkan RUU Perampasan Aset sebagai alternatif mekanisme perampasan aset terbaru serta menggunakan RAPERMA Keberatan untuk mengisi kekosongan hukum acara pelaksanaan Pasal 19 UU Tipikor sehingga dengan ius constituendum yang ada dapat lebih memberi kepastian dan perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang beritikad baik.

This study aims to find out and analyze how law enforcers overcome differences in the grace period for submitting applications for confiscation of goods that are not the result of criminal acts of corruption and criminal law reform against them. This research is a type of normative legal research supported by primer data and secondary data. Secondary data is consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials and primary data in the form of interviews with resource persons. The data processing method in this study used several steps which included checking the completeness and clarity of the data, data classification, data verification and then analysed the data using descriptive-analytis methods. The results of the research that has been carried out by the author can be concluded: first, the Prosecutor overcomes the difference in the time limit for submitting applications for confiscation of goods that are not the result of a criminal act of corruption through preventive measures in the form of speed and accuracy of the executing prosecutor in executing the entire contents of the decision, the conviction of the public prosecutor and investigators in making indictments and demands, as well as intensive coordination with the clerks. so that it can quickly get a decision which results in the slow/failure of execution in its implementation and the Judge overcomes it by making legal discoveries in determining the procedural law of filing an objection letter to the determination by the judge. Second, the renewal of the criminal law regarding the grace period for filing objections to the confiscation of goods that are not the result of a criminal act of corruption needs to be done immediately by ratifying the RUU Perampasan Aset as an alternative to the latest asset confiscation mechanism and using the RAPERMA Keberatan to fill the legal void in the procedure for enforcing Article 19 of the Anti-Corruption Law so that with The existing ius constituendum can provide more certainty and legal protection for good faith-third parties

Kata Kunci : keberatan perampasan aset, tenggang waktu perampasan, pembaharuan hukum pidana, aset forfeiture objections, forfeiture grace period, criminal law reform

  1. S2-2022-320333-abstract.pdf  
  2. S2-2022-320333-bibliography.pdf  
  3. S2-2022-320333-tableofcontent.pdf  
  4. S2-2022-320333-title.pdf  
  5. S2-2022-465765-abstract.pdf  
  6. S2-2022-465765-bibliography.pdf  
  7. S2-2022-465765-tableofcontent.pdf  
  8. S2-2022-465765-title.pdf