THE SAFE HARBOR DOCTRINE AND ITS RELATION TO CORPORATE CRIMINAL RESPONSIBILITY IN INDONESIA (CASE STUDY: OPENSEA.IO AND THE SALES OF E-KTP AS A NON-FUNGIBLE TOKENS)

OWEN MASKINTAMA, Muhammad Fatahillah Akbar, S.H., LL.M.

2022 | Skripsi | S1 HUKUM

Doktrin Safe Habor merupakan terobosan hukum yang cukup baru dalam Hukum Indonesia. Intinya, tujuan doktrin Safe Harbor sederhana; untuk memberikan batasan tanggung jawab jika penyedia layanan elektronik berpotensi bertanggung jawab atas konten yang mereka simpan/hosting dalam sistem mereka. Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengidentifikasi implementasi dan perkembangan doktrin Safe Harbor di Indonesia saat ini serta penerapannya dalam kasus-kasus seperti penjualan E-KTP sebagai Token Non-Fungible pada marketplace Token Non-Fungible raksasa, OpenSea. Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan hukum normatif, dengan temuan dokumenter tentang hukum dan doktrin untuk mengetahui detail perkembangan Safe Harbor saat ini di Indonesia, dan setelah analisis perkembangan doktrin Safe Harbor di Indonesia telah disimpulkan, penelitian hukum ini kemudian akan bertujuan untuk menggunakan ambang batas yang ditemukan di bawah doktrin Safe Harbor Indonesia untuk studi kasusnya tentang penjualan E-KTP sebagai Token Non-Fungible yang saat ini tersedia dan terdaftar di OpenSea. Sebagai kesimpulan, implementasi dan pengembangan doktrin Safe Harbor saat ini ada dalam Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri. Ketiga produk hukum ini secara bersamaan sepakat bahwa ada hak dan kewajiban tertentu yang harus dipenuhi oleh Penyedia Platform Konten User-Generated untuk dapat diberikan perlindungan Safe Harbor. Selanjutnya, dalam konteks Studi Kasus, ditemukan bahwa OpenSea harus dibebaskan dari tanggung jawab pidananya karena pemenuhan ambang batas Safe Harbor Indonesia oleh OpenSea, sehingga memberikan mereka perlindungan di bawah Safe Harbor.

The Safe Habor Doctrine is a fairly new legal breakthrough within Indonesian Laws. In essence, the purpose of the Safe Harbor doctrine is simple; to provide a limitation of responsibility in the events where electronic service providers are potentially liable for the content that they are storing/hosting within their system. This legal research aims to identify the current implementation and development of the Safe Harbor doctrine in Indonesia as well as its applicability in cases such as the sales of E-KTP as a Non-Fungible Token on a Non-Fungible Tokens Marketplace giant, OpenSea. This legal research uses the normative legal approach, with documentary findings on laws and doctrines in order to found out the details of the current development of the Safe Harbor in Indonesia, and after the analysis of the current development of the Safe Harbor doctrine in Indonesia has been concluded, this legal research will then aim to use the thresholds found under the Indonesian Safe Harbor doctrine to its case study of the sales of E-KTP as a Non-Fungible Token that are currently available and on listing within OpenSea. Conclusively, the current implementation and development of the Safe Harbor doctrine exists in a Circular Letter released by the Ministry of Communications and Information, a Government Regulation and a Ministerial Regulation. These three legal products concurringly agree that there are a certain rights and obligations for a User-Generated Content Platform Provider must fulfil in order to be granted a Safe Harbor protection. Furthermore, within the context of the Case Study, it is found that OpenSea should be exempted from its criminal liability due to the fulfilment of the Safe Harbor thresholds by OpenSea, thus granting them protection under the Safe Harbor.

Kata Kunci : Safe Harbor, Platform Konten User-Generated, E-KTP, Token Non- Fungible, Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi