Tinjauan Yuridis Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Terhadap Perusahaan Efek (Studi Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 78/Pdt.Sus-Pkpu/2020/Pn-Niaga.Jkt.Pst)

MIKHAEL ADAM PUTRA, Dr. Taufiq El Rahman, S.H., M. Hum.

2022 | Tesis | MAGISTER ILMU HUKUM (KAMPUS JAKARTA)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis mengenai putusan majelis hakim yang mengabulkan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap perusahaan efek yang diajukan oleh perseorangan dalam Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 78/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN-Niaga.Jkt.Pst. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tindakan yang dapat dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk mencegah terjadinya kembali putusan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang seperti Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 78/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN- Niaga.Jkt.Pst. Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif dengan sifat deskriptif. Penelitian ini meneliti bahan kepustakaan atau data sekunder seperti bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Cara dan alat penelitian yang digunakan adalah metode dokumen dan studi dokumen. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Majelis hakim mengabulkan permohonan PKPU yang diajukan kedua nasabah PT EMCO dikarenakan OJK sebagai pihak yang seharusnya menyelesaikan masalah terkait reksa dana EMCO tidak melakukan tindakan apapun. Majelis hakim dalam Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 78/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN- Niaga.Jkt.Pst menggunakan kepekaan hati nuraninya untuk menyelesaikan permasalah reksa dana EMCO Mantap yang menimpa kedua nasabah PT EMCO. Putusan majelis hakim yang menerima permohonan PKPU yang diajukan oleh perseorangan merupakan putusan yang tidak sesuai dengan hukum dan tidak mencerminkan keadilan yang hidup di masyarakat, namun Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 78/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN- Niaga.Jkt.Pst sebagai hasil dari pertimbangan hakim harus selalu dianggap benar sampai dinyatakan sebaliknya oleh pengadilan yang lebih tinggi. Putusan tersebut harus dicegah agar tidak terulang lagi oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan cara membuat peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap perusahaan efek, meningkatkan kinerja Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka pengawasan terhadap perusahaan efek dan dalam menanggapi pengaduan dari masyarakat, serta memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap perusahaan efek.

This research aims to find out and analyze the decision of the panel of judges which granting the application for Suspension of Debt Payment Obligation to securities company submitted by individual in the Decision of Commercial Court of Central Jakarta Number 78/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN-Niaga.Jkt.Pst. This research also aims to identify and analyze actions that can be taken by the Financial Services Authority to prevent the reoccurrence of Decision of Application For Suspension Of Debt Payment Obligation such as the Decision of Commercial Court of Central Jakarta Number 78/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN-Niaga.Jkt.Pst. This research uses normative juridical method with descriptive nature. This research examines library materials or secondary data such as primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Methods and research tools used are document method and document study. The analysis used in this research is qualitative analysis. The panel of judges granted the PKPU application submitted by two customers of PT EMCO because the OJK as the party that was supposed to solve problems related to EMCO MANTAP mutual funds did not take any action. The panel of judges in Decision of Commercial Court of Central Jakarta Number 78/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN-Niaga.Jkt.Pst used the sensitivity of their conscience to resolve the EMCO Mantap mutual funds problem that befell the two costumers of PT EMCO. The decision of the panel of judges who accepts the PKPU application submitted by a individual is a decision is not accordance with law and does not reflect the justice that live in society, however Decision of Commercial Court of Central Jakarta Number 78/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN-Niaga.Jkt.Pst as the result of the the judge�s consideration must always be considered true until it is stated otherwise by higher court. This decisions must be prevented from being repeated by the Financial Services Authority by making regulations for the Financial Services Authority regarding requests for Suspension of Debt Payment Obligations to securities company, improving the performance of the Financial Services Authority in the context of monitoring securities companies and responding to complaints from the public and providing socialization to the public regarding Suspension of Debt Payment Obligations applications against securities company.

Kata Kunci : Kata Kunci : Putusan Pengadilan Niaga, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Perusahaan Efek.