Korupsi dan Ketimpangan Pendapatan di ASEAN

FAKHRUL INDRA H, Rimawan Pradityo, S.E. M.Sc., Ph.D.

2022 | Tesis | MAGISTER SAINS ILMU EKONOMI

Analisis tentang hubungan korupsi dan ketimpangan sering melahirkan ambiguitas akibat efek hubungan timbal balik yang tidak dialamatkan. Untuk menemukan hasil yang valid, studi ini meneliti dampak korupsi terhadap ketimpangan pendapatan di ASEAN dengan memulai estimasi Fixed-Effect (FE), kemudian Two-Stage Least Squares (2SLS) sebagai jalan keluar dari isu tersebut. Berfokus pada penggunaan CPI terbalik, penelitian ini membangun data panel yang tidak seimbang untuk 9 negara ASEAN sepanjang periode tahun 2012-2019. Hasil analisis sensitivitas menunjukkan bahwa rezim politik, yang diproksikan dengan �Demokrasi dalam Pemilihan�, kuat sebagai instrumen untuk korupsi. Sebuah temuan empiris utama yang dapat disimpulkan adalah bahwa korupsi yang tinggi bertanggung jawab atas peningkatan ketimpangan pendapatan di negara-negara ASEAN. Untuk melawan korupsi dan menjaga kelompok pendapatan rendah, peningkatan akuntabilitas dalam proyek-proyek infrastruktur dan bantuan sosial, penguatan reformasi kelembagaan dalam BUMN dan pemerintah, desentralisasi seluas-luasnya, dan independensi untuk lembaga anti-korupsi maupun lembaga audit tertinggi menjadi sebuah kebutuhan.

Analysis of the relationship between corruption and inequality often shows an ambiguity due to the causality, which is not addressed. To find valid results, this study examines the effect of corruption on income inequality in ASEAN by starting Fixed-Effect (FE) estimation, then Two-Stage Least Squares (2SLS) as a �way out� of such an issue. Focusing on the use of the reversed CPI, this study constructs an unbalanced panel data for 9 ASEAN countries over the period 2012-2019. The result of the sensitivity analysis shows that the political regime, which is proxied by �Electoral Democracy�, is robust as an instrument for corruption. The empirical conclusion is that higher corruption is responsible for increasing income inequality in ASEAN countries. Furthermore, in order to combat corruption and protect low-income groups, boosting accountability in infrastructure and social assistance projects, strengthening institutional reforms in SOEs and the government, decentralization as much as possible, and independence for the anti-corruption agencies and the highest audit institutions are necessary.

Kata Kunci : Korupsi, CPI Terbalik, Ketimpangan Pendapatan, Rezim Politik, 2SLS