KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP GELANDANGAN DI KABUPATEN KLATEN, KABUPATEN MAGELANG, DAN KOTA YOGYAKARTA

FARDI PRABOWO JATI, Sri Wiyanti Eddyono, S.H., LL.M. (HR)., Ph.D

2022 | Tesis | MAGISTER ILMU HUKUM

Penanggulangan gelandangan di wilayah Kabupaten Klaten, Kabupaten Magelang, dan Kota Yogyakarta menerapkan sanksi pidana terhadap penggelandangan di samping mekanisme rehabilitasi sosial. Penelitian tesis ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis kebijakan hukum pidana terhadap gelandangan di Kabupaten Klaten, Kabupaten Magelang, dan Kota Yogyakarta. Selian itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis kebijakan hukum pidana terhadap gelandangan di Indonesia pada masa yang akan datang. Jenis penelitian tesis ini merupakan penelitian hukum normatif empiris. Penelitian ini juga termasuk dalam penelitian futuristik dan deskriptif. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan terhadap narasumber dari dinas sosial, satuan polisi pamong praja, dan pengadilan negeri di daerah Kabupatem Klaten, Kabupaten Magelang, dan Kota Yogyakarta. Di samping itu, penelitian ini juga menggunakan data sekunder yang diperoleh dari bahan pustaka dari hasil studi kepustakaan. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan kebijakan formulasi hukum pidana terhadap gelandangan di daerah Kabupaten Klaten, Kabupaten Magelang, dan Kota Yogyakarta menerapkan kriminalisasi penggelandangan dengan sanksi pidana denda dan/atau kurungan dengan penerapan sanksi pidana secara ultimum remedium. Hingga kini belum ada kasus gelandangan yang dilimpahkan ke pengadilan di daerah tersebut. Kebijakan hukum pidana pada masa yang akan datang masih mempertahankan upaya kriminalisasi terhadap penggelandangan. Kebijakan hukum pidana tersebut sudah mengalami kelebihan kriminalisasi dengan penerapan sanksi pidana yang tidak efektif. Di samping KUHP, kriminalisasi terhadap gelandangan dirumuskan dalam peraturan daerah kabupaten dan peraturan daerah provinsi.

Klaten Regency, Magelang Regency, and Yogyakarta City applies criminal sanctions against vagrant addition to social rehabilitation. This thesis research aims to study and analyze implementation of criminal law policies against vagrant in Klaten Regency, Magelang Regency, and Yogyakarta City. In addition, this study also aims to examine and analyze criminal law policies against vagrant in Indonesia in the future. This type of thesis research is an empirical-normative legal research. This research is also included in futuristic and descriptive research. In this study, interviews were conducted with sources from the social authorities, civil service police units, and district courts in Klaten Regency, Magelang Regency, and Yogyakarta City. In addition, this study also uses secondary data obtained from library materials from the results of library studies. Data analysis was carried out qualitatively. The results of this study indicate that the formulation policy of criminal law against vagrant in Klaten Regency, Magelang Regency, and Yogyakarta City applies the criminalization of vagrant with criminal sanctions of fines and/or confinement with the application of criminal sanctions with ultimum remedium. So far, there is no case of vagrant have been referred to courts in the area. Criminal law policies in the future will still criminalize the vagrant. The criminal law policy has experienced overcriminalization with the application of ineffective criminal sanctions. In addition to the Criminal Code, the criminalization of vagrant is formulated in district regulations and provincial regulations.

Kata Kunci : Kebijakan Hukum Pidana, Kriminalisasi, Gelandangan, Ovekriminalisasi, Rehabilitasi Sosial