Perbedaan Respon Masyarakat terhadap Kebijakan PPKM dalam Penanggulangan Covid-19 di Kabupaten Sekadau

ADRIANUS NUMAN, Dr. Agus Joko Pitoyo, M.A;Prof. Dr. Ir. Achmad Djunaedi, MURP.

2022 | Tesis | MAGISTER KEPEMIMPINAN DAN INOVASI KEBIJAKAN

Laju penyebaran wabah Covid-19 yang melanda hampir di seluruh wilayah Indonesia menggerakkan Pemerintah untuk membuat berbagai kebijakan dalam rangka penanggulangan, salah satunya kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang diberlakukan di berbagai wilayah, termasuk di Kabupaten Sekadau. Masyarakat di Kabupaten ini memiliki perbedaan latar belakang pekerjaan, sehingga perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui apakah perbedaan tersebut mempengaruhi respon masyarakat secara kognitif, afektif, dan konatif, terutama antara warga PNS, swasta, dan petani terhadap kebijakan PPKM dalam penanggulangan covid-19. Metode penelitan menggunakan pendekatan kuantitatif-deskriptif berbasis survei kuesioner pada tiga kelompok masyarakat, yaitu PNS, swasta, dan petani, yang dipilih secara acak. Variabel yang diteliti adalah tiga respon masyarakat (kognitif, afektif, dan konatif) terhadap penerapan kebijakan PPKM. Data dianalisis dengan analisis deskriptif, analisis korelasi, uji t, dan uji F. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masing-masing masyarakat memberikan tingkat respon beragam terhadap kebijakan PPKM. Terdapat hubungan yang simultan antara tiga variabel yakni respon kognitif (X1), respon afektif (X2), dan respon konatif (X3) terhadap kebijakan PPKM baik pada masyarakat PNS, swasta, maupun petani. Hampir semua jenis respon memiliki hubungan dengan kebijakan PPKM kecuali respon afektif masyarakat swasta dan respon kognitif petani. Tingkat keeratan hubungan respon masyarakat terhadap kebijakan PPKM pada PNS menunjukkan hubungan "lemah-sedang", swasta hubungannya "lemah-sedang dan petani dengan hubungan yang "lemah". Terdapat perbedaan respon terhadap kebijakan PPKM dari ketiga kelompok masyarakat tersebut. Nilai rata-rata dari tiga variabel menunjukkan bahwa respon masyarakat dari kelompok PNS relatif lebih sesuai harapan. Mereka dapat memahami arti penting kebijakan PPKM sehingga selalu mematuhi aturan yang menjadi konsekuensinya. Sementara itu, respon kelompok swasta berada di level menengah atau sedang. Mereka relatif terinformasi dengan baik dan memahami latar belakang munculnya kebijakan PPKM serta substansinya. Namun meski berusaha mematuhi aturan, mereka tidak begitu puas dengan kebijakan ini karena membatasi dan mengekang mobilitas masyarakat sehingga berdampak kegiatan usaha. Respon yang berbeda datang dari kelompok petani yang tidak memiliki pengetahuan memadai tentang kebijakan PPKM. Mereka menganggap kebijakan PPKM tidak begitu relevan dengan kondisi kehidupan mereka sebagai petani. Namun demikian, pada kenyataanya, kebijakan PPKM juga berdampak pada petani. Pembatasan mobilitas menyebabkan distribusi produk hasil pertanian menjadi terhambat. Studi ini merekomendasikan agar penerapan kebijakan serupa di masa mendatang mempertimbangkan faktor heterogenitas karakteristik masyarakat yang disasar. Model kebijakan one size fit for all kembali mendapat tantangan karena terkendala karakteristik sosial yang beragam, baik dari segi pemahaman, penerimaan, dan perilaku mereka. Penerapan kebijakan serupa juga perlu diimbangi dengan insentif ekonomi bagi kelompok masyarakat tertentu yang terdampak secara ekonomi. Sosialisasi yang lebih merata dan komprehensif dengan mengoptimalkan fungsi-fungsi kehumasan dari seluruh aktor atau aparat pemerintahan hingga level terbawah, sehingga memungkinkan seluruh kelompok masyarakat terinformasi secara memadai dan memahami latar belakang penerapan kebijakan pembatasan tersebut. Terbuka peluang riset lanjutan untuk mengetahui lebih jauh efektivitas kebijakan PPKM di Kabupaten Sekadau dengan pendekatan yang berbeda, agar dapat mengungkap berbagai aspek lainnya yang tidak tercakup oleh penelitian ini.

The rate of the spread of the Covid-19 outbreak that hit almost all parts of Indonesia moved the Government to make various policies in the context of prevention, one of which was the policy for the Enforcement of Community Activity Restrictions (PPKM) which was implemented in various regions, including in Sekadau Regency. People in this district have different work backgrounds, so research is needed to find out whether these differences affect the community's cognitive, affective, and conative responses, especially between civil servants, the private sector, and farmers to PPKM policies in handling COVID-19. The research method uses a quantitative-descriptive approach based on a questionnaire survey in three community groups, namely civil servants, private sector, and farmers, which were selected randomly. The variables studied were three community responses (cognitive, affective, and conative) to the implementation of the PPKM policy. The data were analyzed by descriptive, correlation analysis, t test, and F test. The results showed that each community gave various levels of response to the PPKM policy. There is a simultaneous relationship between three variables, namely cognitive response (X1), affective response (X2), and conative response (X3) to PPKM policies both in civil servants, private sector, and farmers. Almost all types of responses have a relationship with PPKM policies except for the affective response of the private sector and the cognitive response of farmers. The level of closeness of public relations to PPKM policies in civil servants shows a "weak-moderate" relationship, also related to "weak-moderate", and farmers with a "weak" relationship. There are different responses to the PPKM policy from the three community groups. The average value of the three variables indicates that the public response from the civil servant group is relatively more in line with expectations. They can understand the importance of PPKM policies so that they always comply with the rules that are the consequences. Meanwhile, the response of the private sector was at the medium or moderate level. They are relatively well informed and understand the background to the emergence of the PPKM policy and its substance. However, despite trying to comply with the policy, they are not satisfied with limiting and curbing the mobility of the community so that it has an impact on business activities. Different responses from farmer groups who do not have enough knowledge about PPKM policies. They consider the PPKM policy not very relevant to their living conditions as farmers. However, in reality, PPKM policies also have an impact on farmers. Mobility restrictions have hampered the distribution of agricultural products. This study recommends that the implementation of similar policies in the future consider the heterogeneity of the characteristics of the targeted community. The one-size-fits-all policy model is again challenged because it is constrained by various social characteristics, both in terms of their understanding, acceptance, and behavior. The application of similar policies is also necessary with economic incentives for certain community groups that are applied economically. More equitable and comprehensive socialization by optimizing the public relations functions of all actors or government officials to the lowest level, thus enabling all community groups to be adequately informed and understand the background of the implementation of the policy. Opportunities for further research are open to find out more about the effectiveness of PPKM policies in Sekadau Regency with different approaches, in order to reveal various other aspects that are not covered by this research.

Kata Kunci : respon masyarakat,Kebijakan PPKM,Penanggulangan Covid-19,Kabupaten Sekadau