Penegakan Hukum Tindak Pidana terhadap Satwa Liar Di Kota Pontianak

PUTRI NOVITA SARI, Dr. Sigid Riyanto, S.H., M.Si

2022 | Tesis | MAGISTER ILMU HUKUM

Penelitian tesis ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum atas tindak pidana terhadap satwa liar non-lindung di Kota Pontianak dan bagaimana penegakan hukum yang seharusnya pada masa yang akan datang dari berbagai bentuk penanganan yang timbul dari tindakan manusia yang bertentangan dengan prinsip kesejahteraan hewan Metode penelitian dalam tesis ini adalah yuridis empiris dengan menggunakan data primer studi lapangamm(field research) dengan wawancara. Data sekunder yang didapat dari studi kepustakaan dan sumber lain seperti peraturan perundang-undangan dan bahan hukum lainnya yang dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptis analitis. Analisis terhadap penegakan hukum tindak pidana terhadap satwa liar non-lindung dapat dilakukan dengan menggunakan teori Penegakan Hukum oleh Soerjono Soekanto. Menurut teori ini, penegakan hukum dipengaruhi oleh Legal Substance, Legal structure dan Legal culture. Penelitian ini menemukan adanya kesenjangan Legal Substance yang terjadi yaitu kekosongan hukum, kelemahan undang-undang tentang pendefinisian satwa liar non-lindung dan ancaman yang rendah tidak cukup untuk menimbulkan efek jera dan takut bagi masyarakat. Problem terkait Legal structure ialah minimnya kuantitas sumber daya manusia yang berkompetensi secara khusus mengenai penanganan tindak pidana satwa liar. Faktor masyarakat adalah dimana perilaku masyarakat menangkap, membunuh, dan mengkonsumsi satwa liar non-lindung meskipun satwa tersebut bukan kelompok pangan menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan karena terjebak dalam stigma bahwa satwa merupakan obyek yang lumrah di eksploitasi secara besar-besaran untuk kepentingan bertahan hidup serta ketidaktahuanakan hukum dan kurangnya pelatihan dan Pendidikan khusus bagi aparat penegak hukum dan Lembaga-lembaga yang kurang terintegrasi. Terakhir, isu terkait Legal Culture ialah budaya masyarakat yang membunuh dan mengkonsumsi satwa liar non lindung karena pengaruh suku dan adat dari masyarakat setempat.

The purpose of this thesis research aims to analyze law enforcement for criminal acts against non-protected wildlife in Pontianak City and how law enforcement should be in the future from various forms of handling arising from human actions that are contrary to the principles of animal welfare. The research method in this thesis is empirical juridical using primary data from field studies (field research) with interviews. Secondary data obtained from literature studies and other sources such as laws and regulations and other legal materials were analyzed qualitatively with analytical descriptive methods. Analysis of law enforcement against non-protected wildlife can be done using the Law Enforcement theory by Soerjono Soekanto. According to this theory, law enforcement is influenced by Legal Substance, Legal structure and Legal culture. This study found that there was a Legal Substance gap that occurred, namely the legal vacuum, the weakness of the law on the definition of non-protected wildlife and the low threat was not enough to cause a deterrent effect and fear for the community. The problem related to the legal structure is the minimum quantity of competent human resources specifically regarding the handling of wildlife crime. The community factor is where the behavior of the community catches, kills, and consumes non-protected wild animals even though the animals are not a food group according to Law Number 18 of 2012 concerning Food because they are trapped in the stigma that animals are common objects to be exploited on a large scale for survival interests and ignorance of the law and lack of special training and education for law enforcement officers and less integrated institutions. Finally, the issue related to Legal Culture is the culture of the community that kills and consumes non-protected wild animals because of the influence of tribes and customs from the local community.

Kata Kunci : penegakan hukum, kesejahteraan hewan, tindak pidana terhadap satwa liar non-lindung.