TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENETAPAN INSOLVENSI PADA STUDI KASUS PERKARA NOMOR 707K/Pdt.Sus Jo. 12/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst Tanggal 29 Juni 2020

IGNATIUS JANITRA, Dr. Hariyanto, S.H., M.Kn.

2022 | Tesis | MAGISTER ILMU HUKUM (KAMPUS JAKARTA)

Tujuan penulisan Tesis ini adalah 1) untuk mengetahui dan mengkaji apakah Putusan 707K/Pdt.Sus Jo. 12/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst Tanggal 29 Juni 2020 sudah sesuai dengan Pasal 292 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, 2) untuk mengetahui bagaimana mekanisme pelaksanaan hak Kreditur Separatis apakah sudah sesuai dengan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, dan 3) untuk mengetahui dan mengkaji dapatkah Kurator dan Kreditur Separatis menjual aset yang bukan merupakan Boedel Pailit. Penelitian Tesis ini disusun dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil, antara lain Undang-Undang, Peraturan-Peraturan serta literatur. Penulis melakukan analisis data dengan menggunakan metode kualitatif, terutama untuk mengkaji kaidah atau asas hukum yang berhubungan dengan permasalahan mengenai Tinjauan Yuridis Terhadap Penetapan Insolvensi Pada Studi Kasus Perkara Nomor 707K/Pdt.Sus Jo. 12/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst Tanggal 29 Juni 2020. Bahwa berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Penulis dapat disimpulkan bahwa: 1) adanya Putusan terhadap Pembatalan Perdamaian yang berujung Pailit pada Debitor707K/Pdt.Sus Jo. 12/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst Tanggal 29 Juni 2020, semestinya berdasarkan Penjelasan Pasal 292 Debitor langsung berada pada masa Insolvensi dan pada saat itu juga langsung keluar Penetapan dan atau Berita Acara Insolvensi agar Kreditor Separatis dapat langsung melaksanakan haknya; 2) Kreditor Separatis dapat mulai melaksanakan haknya yaitu dengan cara melakukan Permohonan Lelang di Kantor Pelayanan Kekayaan dan Lelang Negara (Lelang) berdasarkan Pasal 185 UUK-PKPU dengan dasar Putusan Pailit dan Penetapan atau Berita Acara Insolvensi; 3) Kurator hanya dapat menjual aset yang termasuk boedel Pailit, sebagaimana amanat Pasal 21 UU Kepailitan.

The purpose of this thesis is to: (i) determine and examine whether The Decision 707K/Pdt.Sus Jo. 12/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst dated 29 June 2020 is in compliance with Article 292 of Law Number 37 of 2004, (ii) to determine if the process for enforcing Separatist Creditors' rights is in compliance with Article 292 56 Law Number 37 Year 2004, (iii) The purpose of this research is to discover wheter the Bankruptcy Receiver and The Separatist Creditor can sell assets that are not part of the Bankruptcy Boedel. This thesis was constructed applying a normative juridical approach, which involved analyzing a number of formal legal rules, such as laws, regulations, and literature. This study is then analyzed by the author applying qualitative data analysis methods, especially to examine legal principles or principles related to issues regarding the Juridical Review of Insolvency Determination in the case number 707K/Pdt.Sus Jo. 12/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst Tanggal 29 Juni 2020. That based on the results of the research conducted by the author, it can be concluded that: (i) there was a Decision on the Cancellation of Peace which resulted in the Bankruptcy status of of Debtor in case No. 707K/Pdt.Sus Jo. 12/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst dated 29 June 2020 The Debtor is directly in the period of insolvency, and the Insolvency Determination and/or Minutes of Insolvency are promptly issued so that Separatist Creditors can exercise their rights; (ii) Separatist Creditors may begin to exercise their rights, namely by applying for an Auction at the State Property and Auction Service Office (Auction) based on Article 185 of the UUK-PKPU on the basis of a Bankruptcy Decision and Determination or Minutes of Insolvency; (iii) The Bankruptcy Receiver can only sell assets that are included in the Bankruptcy account, as mandated by Article 21 of the Bankruptcy Law.

Kata Kunci : Kepailitan, Insolvensi, Kreditor Separatis., bankruptcy, insolvency, separatist creditor.