ANALISA YURIDIS TENTANG KONFLIK NORMA TERKAIT HARTA PAILIT YANG DIRAMPAS UNTUK DILELANG DAN HASILNYA DIMASUKKAN KE DALAM KAS NEGARA (Studi Kasus Putusan Pengadilan Niaga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 11/PDT.SUS-Gugatanlain-Lain/2018/PN.JKT. PST)

ANTONIUS TOMMY, Dr. Veri Antoni, S.H., M.Hum.

2022 | Tesis | MAGISTER ILMU HUKUM (KAMPUS JAKARTA)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyelesaian konflik norma terkait harta pailit yang dirampas untuk dilelang dan hasilnya dimasukkan ke dalam kas negara ditinjau dari asas-asas penyelesaian konflik (asas preverensi) (Studi kasus Putusan Pengadilan Niaga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 11/Pdt.Sus-GugatanLain-Lain/2018/Pn.Jkt. Pst) dan menganalisis kesesuaian antara Putusan Pengadilan Niaga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 11/Pdt.Sus-GugatanLain-Lain/2018/PN.JKT.PST dengan aspek keadilan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan data sekunder yang dikumpulkan melalui kegiatan studi perpustakaan maupun studi dokumen. Berbagai data tersebut kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian tesis ini yaitu upaya mencari jawaban atas persoalan konflik antar norma hukum (antinomi hukum) dapat dilakukan dengan menggunakan asas-asas penyelesaian konflik (asas preverensi) atau dikenal juga dengan sebutan asas konflik norma yaitu asas lex superior derogat legi inferiori, lex posterior derogat legi priori, dan lex specialis derogat legi generali. Dalam penelitian ini konflik norma terjadi antara peraturan yang sederajat (horizontal) yaitu antara Pasal 31 UUKPKPU dengan Pasal 46 ayat (2) KUHAP terkait harta pailit yang dirampas untuk dilelang dan hasilnya dimasukkan ke dalam kas negara, maka untuk menyelesaikannya dapat ditinjau berdasarkan asas lex posterior derogat legi priori dan asas lex specialis derogat legi generali. Putusan Pengadilan Niaga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 11/Pdt.Sus-GugatanLain-Lain/2018/PN.JKT.PST tidak memenuhi prinsip-prinsip keadilan sehingga bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat (para kreditor). Menurut penulis, tidak adil dan tidak ada urgensinya apabila 109 aset lainnya dinyatakan untuk dilelang dan hasilnya dimasukkan ke dalam kas negara mengingat masyarakat membutuhkan aset tersebut sebagai pemulihan kerugian berupa pembayaran hak-hak kreditor yang bersumber dari eksekusi/penjualan atas 109 aset tersebut.

This study analyzes conflict resolution norms related to confiscated bankrupt assets are auctioned. The results are entered into the state treasury in terms of conflict resolution principles (principle of preference) (Case Study of the Decision of the Commercial Court of the Central Jakarta District Court Number: 11/Pdt. Sus-Sus-Lain-Lain/2018/Pn.Jkt. Pst) and analyze the fit between the Decision of the Commercial Court of the Central Jakarta District Court Number: 11/Pdt.Sus-GugatanLain-Lain/2018/PN.JKT.PST by the aspects of legal justice. The research method used is normative legal research using secondary data collected through library studies and document studies. The various data were then analyzed descriptively-qualitatively. The results of this thesis research are to find answers to the problem of conflict between legal norms (legal antinomy) can be done using the principles of conflict resolution (principle of preference) or also known as the principle of norm conflict, namely the principle of lex superior derogat legi inferiori, lex posterior derogat legi priori, and lex specialis derogat legi generali. If a conflict of norms occurs between equal (horizontal) regulations as in this study, then to resolve it, it can be reviewed based on the principle of lex posterior derogat legi priori and the principle of lex specialis derogat legi generali. The decision of the Commercial Court of the Central Jakarta District Court Number: 11/Pdt.Sus-Sus-Gugatan-Lain/2018/PN.JKT.PST does not meet the principles of justice so that it is contrary to the sense of justice of the community (creditors). According to the author, it is unfair, and there is no urgency if 109 other assets are declared to be auctioned. The results are put into the state treasury considering that the community needs these assets to recover from losses in the form of payment of creditor rights originating from the execution/sale of these 109 assets.

Kata Kunci : Kepailitan, Konflik Norma, Asas-Asas Penyelesaian Konflik (Asas Preverensi)