KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PENERAPAN PASAL 292 UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG TERKAIT PENETAPAN KEADAAN INSOLVENSI (STUDI KASUS PUTUSAN Nomor 667 K/Pdt.Sus-Pailit/2021 Jo. Nomor 29/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst Jo. Nomor 29/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst)

BERESMAN J. SIAGIAN, Dr. Hariyanto, S.H., M.Kn.

2022 | Tesis | MAGISTER ILMU HUKUM (KAMPUS JAKARTA)

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan kajian terhadap kepastian hukum keadaan insolvensi setelah rencana perdamaian yang di ajukan oleh Debitor ditolak oleh para Kreditor, kemudian Debitor dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga, namun tidak langsung ditetapkan dalam keadaan insolvensi. Ketidakpastian penetapan keadaan insolvensi mengakibatkan rencana perdamaian dapat diajukan kembali dalam proses kepailitan. Penelitian ini merupakan penelitian normatif, yaitu penelitian yang menggunakan data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dapat memberikan informasi mengenai ketentuan terkait dengan kepastian hukum penetapan keadaan insolvensi berdasarkan penerapan Pasal 292 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU). Teknik dan pengumpulan data sekunder menggunakan metode teknik studi pustaka (literature research). Data tersebut kemudian dianalisis dan diolah dengan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepastian hukum belum tercipta karena tidak diberlakukannya asas perdamaian tunggal yang tercermin dalam pasal 292 UUK-PKPU dalam menentukan keadaan insolvensi, sehingga masih dimungkinkan untuk Debitor mengajukan rencana perdamaian kembali. Begitu juga kepastian hukum terhadap para Kreditor, inkonsistensi penetapan keadaan insolvensi menyebabkan tidak mendapat perlindungan hukum dimana Kreditor Separatis yang tidak bisa melaksanakan hak eksekusinya, Kreditor Preferen dan Kreditor konkuren harus mengalami penundaan hak pembayaran atas piutangnya. Serta penerapan hukum dalam studi kasus penelitian ini juga tidak terdapat kepastian hukum karena tidak menerapkan Pasal 292 Jo. Pasal 289 UUK-PKPU sebagai dasar putusannya.

This research aims to conduct a study of the legal certainty of the state of insolvency after the accord proposal is rejected by the creditors, then Commercial Court pronounce tne debtor as bankrupt, but was not immediately determined in a state of insolvency. Uncertainty in determining the state of insolvency causes the accord proposal to be resubmitted in the bankruptcy process. This research is a normative research, namely research that uses secondary data sourced from primary, secondary, and tertiary legal materials that can provide information regarding provisions related to legal certainty in determining the state of insolvency based on the application of Article 292 of Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations (UUK-PKPU). The technique and secondary data collection used the method of literature research. The data is then analyzed and processed by qualitative methods. The results of this research indicate that legal certainty has not been created because the first single peace agreement was not enforced in Article 292 UUK-PKPU in determining the solvency situation, so it is still possible for the debtor to submit the accord proposal. Likewise, legal certainty for Creditors, in the consistency of determining the state of insolvency causes no legal protection where Separatist Creditors who are unable to exercise their right of execution, Preferential Creditor and Concurrent Creditor must experience delays in payment of their receivables. As well as the application of law in the case study of this research, there is also no legal certainty because it does not apply Article 292 Jo. Article 289 UUK-PKPU as the basis for the decision.

Kata Kunci : Insolvensi, Kepastian hukum, Penundaan Kewajiban pembayaran Utang, Kepailitan, Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004, Insolvency, Legal Certainty, Suspension Of Debt Payment Obligation, Bankruptcy, Law Of The Republic Of Indonesia Of 2004