Urgensi Pembentukan Peraturan Pelaksanaan sebagai Tindak Lanjut Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pengesahan Convention Abolishing Requirement Of Legalisation For Foreign Public Documents (Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing) dikaitkan dengan Perdagangan Internasional

VANESIA HENDRIKA E, Irna Nurhayati, S.H., LL.M., Ph.D.

2022 | Tesis | MAGISTER ILMU HUKUM (KAMPUS JAKARTA)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: 1) urgensi pembentukan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengesahan Convention Abolishing Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents (Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing) dan 2) hal-hal yang perlu diatur dalam peraturan pelaksanaan sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengesahan Convention Abolishing Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents (Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing) dikaitkan dengan perdagangan internasional. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Data yang digunakan berupa data sekunder yang berasal dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, literatur hukum, serta wawancara dengan beberapa narasumber. Analisis hasil penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan analisis kualitatif berdasarkan data yang diperoleh untuk selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu yang mana kesimpulan bersifat umum ditarik dari masalah khusus melalui pendekatan berpikir secara induktif. Berdasarkan penelitian, maka Penulis menyimpulkan bahwa: 1) Peraturan pelaksanaan dari konvensi ini diperlukan untuk mencabut peraturan mengenai persyaratan legalisasi atas penggunaan dokumen publik asing dan mengatur penunjukan Competent Authority dikarenakan belum ada penunjukan kepada pejabat yang berwenang sehingga sudah saatnya untuk dapat dibentuk sebagai suatu dasar hukum dari pelaksanaan apostille; dan 2) Hal-hal yang perlu diatur dalam peraturan pelaksana ini ialah memberikan gambaran jelas atas dokumen publik asing yang berkaitan dengan kegiatan perdagangan yang dibebaskan dari persyaratan legalisasi dan yang tetap memerlukan legalisasi, mempertegas apakah konvensi ini berlaku terhadap dokumen perdagangan yang disyaratkan untuk dilegalisir oleh KBRI/KJRI, mempersiapkan alat-alat perlengkapan Negara, baik infrasutruktur maupun SDM penunjang, dan mempertimbangkan pemakaian electronic apostille sebagai suatu terobosan dalam pelaksanaan apostille di Indonesia.

This study aims to analyze: 1) the urgency of establishing implementing regulations from Presidential Regulation Number 2 of 2021 concerning Ratification of the Convention Abolishing Requirements of Legalization for Foreign Public Documents and 2) matters that necessary to be regulated in the implementing regulations as a follow-up to Presidential Regulation Number 2 of 2021 concerning Ratification of the Convention Abolishing Requirements of Legalization for Foreign Public Documents in relation to international trade. This research is normative juridical research. The data used in the form of secondary data derived from regulations, books, legal literature, as well as interviews with several sources. The analysis of the research results used in this study uses a qualitative analysis approach based on the data obtained to further develop certain relationship patterns in which general conclusions are drawn from specific problems through an inductive thinking approach. Based on the research, the author concludes that: 1) The implementing regulations of this convention are needed to revoke the regulations regarding the legalization requirements for the use of foreign public documents and regulate the appointment of a Competent Authority because there has been no appointment to the competent authority so it is time for it to be established as a legal basis. from the execution of the apostille; and 2) Matters that necessary to be regulated in this implementing regulation are to provide a clear classification of foreign public documents related to trading activities that are exempt from legalization requirements and which still require legalization, confirming whether this convention applies to trade documents that are required to be legalized by Indonesian Embassy/ Consulate General, prepares state equipment, both infrastructure and supporting human resources, and considers the use of electronic apostille as a new breakthrough in the implementation of apostille in Indonesia.

Kata Kunci : Peraturan Pelaksana, Konvensi Apostille, Dokumen Perdagangan, Implementing Regulations, Apostille Convention, Trade Documents