Analisis Kondisi Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 - 2020

THANIA ARIANNE F, Vogy Gautama Buanaputra, S.E., M.Sc., Ph.D., AFHEA.

2022 | Skripsi | S1 AKUNTANSI

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk melakukan analisis dan memperoleh bukti empiris mengenai kondisi keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2016 – 2020. Kondisi keuangan diukur dengan menggunakan dimensi-dimensi kondisi keuangan yang dikembangkan oleh Ritonga (2014), yaitu 1) solvabilitas keuangan jangka pendek, 2) solvabilitas anggaran, 3) solvabilitas operasional, 4) solvabilitas keuangan jangka panjang, 5) solvabilitas layanan, 6) fleksibilitas keuangan, dan 7) kemandirian keuangan. Objek yang diteliti dalam penelitian ini adalah Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulonprogo, Kabupaten Gunungkidul, dan Kota Yogyakarta. Data yang digunakan merupakan data sekunder berupa Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LHP LKPD) atas kelima kabupaten/kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2016 hingga 2020 dan data-data yang dipublikasikan oleh Balai Pusat Statistik (BPS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam kurun waktu lima tahun (2016 – 2020), Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki kondisi keuangan yang beragam. Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta termasuk ke dalam pemerintah daerah dengan kondisi keuangan “baik” dan “cukup”, sementara Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulonprogo, dan Kabupaten Gunungkidul termasuk ke dalam pemerintah daerah dengan kondisi keuangan “cukup” dan “kurang”. Berdasarkan hasil identifikasi karakteristik pemerintah daerah, pemerintah daerah dengan kondisi keuangan yang lebih baik memiliki jumlah penduduk, tingkat kepadatan penduduk, profil umur masyarakat dengan usia produktif, tingkat kemakmuran masyarakat, tingkat efisiensi keuangan, dan biaya barang dan jasa yang lebih tinggi.

This research was conducted as qualitative descriptive research, with the objective to analyze and provide empirical evidence about the financial condition of the municipalities in the Special Region of Yogyakarta. The financial condition was measured using the financial condition dimensions developed by Ritonga (2014), namely 1) short-term financial solvency, 2) budget solvency, 3) operational solvency, 4) long-term financial solvency, 5) service-level solvency, 6) financial flexibility, and 7) financial independence. The objects of this research were the Sleman Regency, Bantul Regency, Kulonprogo Regency, Gunungkidul Regency, and the City of Yogyakarta. The data used in this research were secondary data which consisted of the local governments’ financial audit reports from 2016 until 2020 and the data which Balai Pusat Statistik publicly provided. The results of this research indicate that the financial condition of the regencies/cities of the Special Region of Yogyakarta from 2016 to 2020 varies from year to year. The Sleman Regency and the City of Yogyakarta were regarded as “high” and “sufficient” in their financial condition, while the Bantul Regency, Kulonprogo Regency, and Gunungkidul Regency’s financial conditions were “sufficient” and “low”. According to the identification of the local government’s characteristics, local governments with better financial conditions tend to have higher a level of population, population density, productive-age citizens, citizen prosperity, financial efficiency, and cost of goods and services.

Kata Kunci : Kondisi Keuangan Pemerintah Daerah, Solvabilitas Keuangan Jangka Pendek, Solvabilitas Anggaran, Solvabilitas Operasional, Solvabilitas Keuangan Jangka Panjang, Solvabilitas Layanan, Fleksibilitas Keuangan, Kemandirian Keuangan