Kajian Yuridis Konsep Anti-SLAPP Bagi Upaya Pembaharuan Hukum Lingkungan di Indonesia

M AGIL AUFA A, Dr. Totok Dwi Diantoro, S.H., M.A., LL.M.

2022 | Tesis | MAGISTER ILMU HUKUM

Peneitian ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan pengaturan hukum Anti SLAPP di Indonesia, menganalisis permasalahan SLAPP yang dialami masyarakat dalam konflik lingkungan hidup baik yang sudah diputus oleh pengadilan maupun yang sedang berjalan, serta memberikan preskripsi terkait bagaimana seharusnya pembaharuan hukum Anti SLAPP di Indonesia agar dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat yang memperjuangkan Hak atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris yang bersifat eksploratoris dan berbentuk deskriptif. Data dalam penelitian ini berupa data primer dan sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari masyarakat. Sedangkan data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan bahan non-hukum. Kesimpulan dalam penelitian ini meliputi: Pertama, Masih terdapat permasalahan pada tataran normatif atau pengaturan hukum Anti SLAPP, yaitu belum terdapatnya definisi jelas tentang SLAPP, belum terdapat pengaturan terkait bentuk-bentuk partisipasi yang dilindungi, belum idealnya syarat perlindungan terhadap SLAPP, belum jelasnya pengertian pejuang lingkungan, serta belum idealnya mekanisme atau prosedur Anti SLAPP untuk dapat memberhentikan kasus SLAPP sedini mungkin dan memberikan ganti rugi kepada korban SLAPP. Kedua, SLAPP masih menjadi ancaman bagi masyarakat. Implementasi Anti SLAPP juga masih lemah. Selain itu, terdapat juga permasalahan belum diberikannya akses partisipasi bagi masyarakat dalam urusan kepentingan umum di bidang lingkungan hidup secara layak, serta masih lemahnya penghormatan terhadap lingkungan hidup sebagai bagian dari HAM. Implementasi Anti SLAPP di lembaga Kepolisian, Kejaksaan, maupun Peradilan juga masih sangat terkendala. Ketiga, Pembaharuan hukum Anti SLAPP di Indonesia akan efektif apabila dilakukan dengan pendekatan sistem hukum. Dengan pendekatan tersebut, maka aspek substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum tetap diperhatikan dan pembaharuan hukum dapat dilakukan secara menyeluruh. Khususnya dalam aspek budaya hukum, baik budaya hukum internal maupun eksternal harus diperbaiki dan ditingkatkan ke arah yang lebih baik agar dapat mendukung implementasi Anti SLAPP secara efektif.

This research aims to analyze the problem of Anti SLAPP regulations in Indonesia, analyze the SLAPP problems experienced by community in environmental conflicts, both cases that have been decided by the court and those that are currently ongoing, and provide prescriptions regarding how should the Anti SLAPP law reform be in Indonesia in order to provide protection to people who fight for the Right to a good and healthy environment. This research is normative-empirical legal research, exploratory in nature and in descriptive form. The data in this research are both primary and secondary. Primary data is data obtained from community directly, meanwhile, secondary data consists of primary, secondary, and non legal materials. The conclusions of this research include: First, there are still problems at the normative level or Anti SLAPP regulations, namely there is no clear definition of SLAPP, there are no regulations related to protected forms of public participation, the ideal conditions for protection against SLAPP are not yet clear, the definition of environmental fighter is still not clear, and the Anti SLAPP mechanism is not ideal yet to stop SLAPP cases as early as possible and provide compensation to SLAPP victims. Second, SLAPP is still a threat to the community. The implementation of Anti SLAPP is also still weak. In addition, there are also problems related to the lack of proper access to public participation in matters of public interest in environmental sector, and the lack of respect for the environment as part of human rights. The implementation of Anti SLAPP in the Police, Prosecutor, and Judiciary is also still very constrained. Third, Anti SLAPP law reform in Indonesia will be effective if it is carried out with legal system approach. With this, the aspects of legal substance, structure, and culture are still considered, and law reforms can be carried out comprehensively. Especially in legal culture, both internal and external legal culture must be improved in a better direction in order to support the effective implementation of Anti SLAPP.

Kata Kunci : Anti SLAPP, Akses Partisipasi, Hak atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat, Pembaharuan Hukum