TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH INDONESIA SEHUBUNGAN DENGAN PERLINDUNGAN HAK ATAS PEKERJAAN TERHADAP LGBT BERDASARKAN KONVENSI ILO TENTANG DISKRIMINASI DALAM PEKERJAAN DAN JABATAN

FALENCIA, Prof. Dr. Agustinus Supriyanto, S.H., M.Si.

2022 | Tesis | MAGISTER ILMU HUKUM

Kelompok LGBT di Indonesia mengalami diskriminasi yang berhubungan dengan hak atas pekerjaan. Pemerintah Indonesia memiliki kewajiban untuk menangani/menghapuskan diskriminasi yang terjadi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis problematika yang dialami oleh pekerja LGBT dalam mengakses hak atas pekerjaan dan untuk mengkaji tanggung jawab Pemerintah Indonesia dalam memberikan perlindungan hak atas pekerjaan terhadap LGBT berdasarkan Konvensi ILO tentang Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian hukum normatif empiris yang berarti menggabungkan penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris yang dilakukan dengan cara studi dokumen/kepustakaan dan wawancara. Hasil penelitian menunjukan, problematika yang dialami oleh LGBT dalam mengakses hak atas pekerjaan dapat berupa persyaratan lowongan pekerjaan "laki-laki atau perempuan", diperintahkan mengganti penampilan, diberikan pertanyaan yang tidak berhubungan dan komentar yang tidak pantas. Pemerintah telah mengambil beberapa tindakan sebagai bentuk tanggung jawabnya terhadap LGBT akan tetapi, masih terdapat banyak kekurangan yaitu tidak dicantumkan orientasi seksual dan gender sebagai hal yang dilarang untuk dijadikan alasan untuk melakukan diskriminasi; pengawasan yang dilakukan kurang berfokus kepada akses ke dunia kerja tanpa diskriminasi (right to work); kerjasama antara pemerintah dan pengusaha sangat terbatas yang difokuskan kepada LGBT; dan pelatihan yang diberikan terbatas pada pekerjaan di sektor informal.

LGBT groups in Indonesia experience discrimination related to the right to work. The Indonesian government has an obligation to deal with/eliminate discrimination that occurs. The purpose of this study is to analyze the problems experienced by LGBT workers in accessing the right to work and to examine the responsibility of the Government of Indonesia in providing protection of the right to work for LGBT people based on the ILO Convention on Discrimination in Employment and Occupation. This research was conducted by using empirical normative legal research method, which means combining normative legal research and empirical legal research conducted by means of document/library studies and interviews. The results show that the problems experienced by LGBT people in accessing the right to work can be in the form of a "male or female" job vacancy requirement, being ordered to change appearance, being given unrelated questions and inappropriate comments. The government has taken several actions as a form of responsibility towards LGBT, however, there are still many shortcomings, namely that sexual orientation and gender are not listed as prohibited items as reasons for discrimination; the supervision carried out does not focus on access to the world of work without discrimination (right to work); cooperation between the government and entrepreneurs is very limited focused on LGBT; and the training provided is limited to jobs in the informal sector.

Kata Kunci : LGBT, Tanggung Jawab Pemerintah, Konvensi ILO 111, Hak atas Pekerjaan, Perlindungan