Laporkan Masalah

PELINDUNGAN HUKUM BAGI PERUSAHAAN KONSTRUKSI SEBAGAI PERUSAHAAN PENUNJANG MINYAK DAN GAS BUMI DARI DAMPAK PANDEMI COVID-19

FARIS M RABBANI, Dr. Ninik Darmini, S.H., M.Hum.

2022 | Tesis | MAGISTER ILMU HUKUM (KAMPUS JAKARTA)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis terkait pemenuhan unsur-unsur Force Majeure atas pandemi Covid-19 pada pelaksanaan konstruksi di bidang minyak dan gas bumi, serta untuk mengetahui dan mengkaji perlindungan hukum bagi perusahaan konstuksi sebagai perusahaan penunjang minyak dan gas bumi dari dampak pandemi Covid-19. Penelitian ini berjenis yuridis-normatif, yaitu suatu penelitian yang berusaha mensinkronisasikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dengan kaidah-kaidah yang berlaku dalam perlindungan hukum terhadap norma-norma atau peraturan-peraturan hukum lainnya yang kemudian dikaitkan dengan rumusan permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Dalam melakukan analisis data, motede yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa pandemi Covid-19 memenuhi kriteria sebagai Force Majeure bagi pelaksanaan konstruksi di bidang minyak dan gas bumi yang merupakan peristiwa tidak terduga yang tidak dapat diprediksi akan terjadi serta berstatus sebagai pandemi serta bencana nasional dengan jenis bencana non alam. Penyedia Jasa mendapatkan perlindungan hukum menurut KUHPerdata, Undang-Undang tentang Jasa Konstruksi, serta Pedoman Tata Kerja SKK Migas No: PTK-007/SKKMA0000/2017/S0 yang dapat melepaskan tanggung jawab untuk membayar ganti rugi, biaya dan bunga atas tidak dapat terlaksananya prestasi akibat Covid-19. Penyedia Jasa dapat mengajukan upaya hukum berupa mengajukan Perubahan Lingkup Kerja (PLK) atas Kontrak Kerja Konstruksi atau mengajukan penyelesaian perselisihan melalui Arbitrase dan/atau Alternatif Penyelesaian Sengketa lainnya kepada Pengguna Jasa.

This study aims to find out and analyze the fulfillment of the elements of Force Majeure for the Covid-19 pandemic in the implementation of construction in the oil and gas sector, as well as to find out and examine legal protection for construction companies as oil and gas supporting companies from the impact of the Covid-19 pandemic. This type of research is juridical-normative, which is a study that tries to synchronize the applicable legal provisions with the applicable rules in legal protection of norms or other legal regulations which are then associated with the formulation of the problems in this research. In conducting data analysis, the method used in this study is a qualitative juridical method. Based on the results of the research and discussion, it can be concluded that the Covid-19 pandemic meets the criteria as a Force Majeure for the implementation of construction in the oil and gas sector which is an unexpected event that cannot be predicted to occur and has the status of a non-natural national disaster. Service Provider gets legal protection according to the Civil Code, the Law on Construction Services, as well as the SKK Migas Work Procedure Guidelines No: PTK-007/SKK 0000/2017/S0 which disclaims the responsibility to pay compensation, fees, and interest for non-compliance achievements due to Covid 19. Service Provider may file a legal action in the form of submitting a Change in Scope of Work (PLK) on a Construction Work Contract or submitting a dispute resolution through Arbitration and/or other Alternative Dispute Resolution to Service User.

Kata Kunci : Pandemi Covid-19, Force Majeure, Konstuksi Migas, Minyak dan Gas Bumi, Covid-19 Pandemic, Force Majeure, Oil and Gas Construction, Oil and Gas

  1. S2-2022-452907-abstract.pdf  
  2. S2-2022-452907-bibliography.pdf  
  3. S2-2022-452907-tableofcontent.pdf  
  4. S2-2022-452907-title.pdf