IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BINA KELUARGA LANSIA DI KABUPATEN BANTUL, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

FRANSISCA YULI A, Dr. Sukamdi, M.Sc; Dr. Dewi H. Susilastuti, M.Sc

2022 | Tesis | MAGISTER KEPEMIMPINAN DAN INOVASI KEBIJAKAN

Konsekuensi dari bertambah panjangnya usia harapan hidup manusia adalah peningkatan jumlah penduduk lanjut usia (lansia). BPS mencatat pada tahun 2021 kondisi lansia di Indonesia menurut kelompok pengeluaran lebih banyak lansia berada pada kondisi ekonomi rendah. Sebanyak 43,29% lansia yang tinggal di rumah tangga dengan kelompok pengeluaran 40% terbawah. Hanya 19,31% penduduk lanjut usia yang tinggal di rumah tangga dengan kelompok pengeluaran 20% teratas. Kondisi ini dapat menghambat pembangunan ekonomi karena sebagian pendapatan yang diperoleh seharusnya untuk meningkatkan taraf perekonomian dan kualitas sumber daya manusia namun digunakan untuk mencukupi kebutuhan sandang dan pangan. Kabupaten Bantul pada tahun 2020 memiliki penduduk sebesar 985.770 jiwa, dan sekitar 14,5% diantaranya adalah lanjut usia. Sedangkan rasio ketergantungan lansia di Kabupaten Bantul pada tahun 2020 adalah sebesar 22,6% yang berarti setiap 100 orang penduduk usia produktif (usia 15-59 tahun) harus menanggung sekitar 23 orang penduduk lansia. Angka ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan rasio ketergantungan lansia di Indonesia yang hanya 15,54% ditahun yang sama. Perban BKKBN Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Kelompok Kegiatan BKL merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menangani permasalahan lanjut usia tersebut. Penelitian ini menganalisa implementasi kebijakan program Bina Keluarga Lansia (BKL) dengan menggunakan teori implementasi kebijakan milik Edward III. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Wawancara dilakukan kepada 16 narasumber yang berasal dari Perwakilan BKKBN DIY, DP3AP2KB Kabupaten Bantul, PLKB, BKL, Kader dan lansia. Simpulan dari penelitian ini adalah [1] Implementasi kebijakan penanganan lansia di Kabupaten Bantul secara garis besar telah sesuai dengan yang tersurat pada Perban BKKBN Nomor 13 tahun 2019; [2] Hambatan implementasi kebijakan program BKL meliputi minimnya sumber daya anggaran, kurangnya SDM di tingkat provinsi dan kabupaten. Sedangkan dukungan nampak pada komitmen mitra dan stakeholder; [3] Kegiatan penanganan permasalahan lanjut usia melalui program BKL secara garis besar telah mengarah pada isu active ageing.

The consequence of increasing the human life expectancy is an increase in the number of elderly people. BPS noted that in 2021 the condition of the elderly in Indonesia according to expenditure groups, more elderly people are in low economic conditions. 43.29% of the elderly live in households with the lowest 40% of the expenditure group. Only 19.31% of the elderly population live in households with the top 20% spending group. This condition can hamper economic development because some of the income earned should be used to improve the level of the economy and the quality of human resources but is used to meet the needs of clothing and food. Bantul Regency in 2020 has a population of 985,770 people, and around 14.5% of them are elderly. While the dependency ratio of the elderly in Bantul Regency in 2020 is 22.6%, which means that every 100 people of productive age (aged 15-59 years) have to bear around 23 elderly people. This figure is higher than the dependency ratio of the elderly in Indonesia which is only 15.54% in the same year. BKKBN Institutional Regulation Number 13 of 2019 concerning Management of Bina Keluarga Lansia (BKL) Activity Groups is one of the government's efforts in dealing with the problem of the elderly. This study analyzes the policy implementation of the BKL programs using Edward III's theory of policy implementation. The research method used is qualitative. Interviews were conducted with 16 persons from the DIY BKKBN representatives, DP3AP2KB Bantul Regency, PLKB, BKL, Kader and the elderly. The conclusions of this study are [1] The implementation of policies for handling the elderly in Bantul Regency in general is in accordance with what is stated in the BKKBN Institutional Regulation Number 13 of 2019; [2] Barriers to the implementation of the BKL program policy include the lack of budgetary resources, the lack of human resources at the provincial and district levels. Meanwhile, support appears in the commitment of partners and stakeholders; [3] The activities of handling elderly problems through the BKL program have largely led to the issue of active aging.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Lanjut Usia, BKL, Active ageing