IMPLIKASI YURIDIS MEDIASI TERHADAP KEDUDUKAN HUKUM DAN PENGUATAN AKTA PERDAMAIAN MENJADI PUTUSAN PERDAMAIAN DALAM PERSPEKTIF KEMANFAATAN DAN KEPASTIAN HUKUM (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TANGERANG NO.390/PDT.G/2018/PN.TNG)

PETRUS STEFANO R M, 4. Prof. Dr. Tata Wijayanta, S.H., M.Hum

2022 | Tesis | MAGISTER ILMU HUKUM (KAMPUS JAKARTA)

Penelitian ini bertujuan untuk membahas kedudukan hukum Akta Perdamaian yang telah dikukuhkan di Pengadilan Negeri dan menganalisis upaya penguatan kedudukan hukum Akta Perdamaian menjadi Putusan Perdamaian berdasarkan perspektif kemanfaatan dan kepastian hukum. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang didukung wawancara narasumber hakim Pengadilan Tinggi Jakarta, advokat/pengacara anggota PERADI, mediator Pusat Mediasi Nasional. Data utama penelitian ini adalah data sekunder, yang berasal bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Cara pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi peraturan-peraturan dan literatur dalam bidang hukum dengan alat pengumpulan data berupa studi dokumen. Data dianalisis secara deskriptif dan menggunakan teknik analisis kualitatif kemudian dituangkan dalam narasi yang memuat kesimpulan. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukan bahwa (1) ditemukan syarat formil yang belum terpenuhi dalam Akta Perdamaian tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 1851 KUHPerdata dan Pasal 1339 KUHPerdata serta ketentuan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28 ayat (2) PERMA No.1/Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. (2) diperlukan aspek jaminan khusus dalam kesepakatan perdamaian perkara wanprestasi. Kesimpulan penelitian ini yaitu (1) kedudukan hukum Akta Perdamaian dalam Putusan No. 390/Pdt.G/2018/PN.Tng tidak sah karena mengandung cacat formil, (2) hasil mediasi yang melibatkan aspek jaminan khusus dapat memberikan implikasi yuridis yang lebih kuat terhadap kekuatan Eksekutorial Putusan Perdamaian agar dapat memenuhi kepastian dan kemanfaatan hukum. Perlu pengetahuan dan pemahaman yang terstruktur serta menyeluruh bagi pihak-pihak yang terlibat langsung dengan penerapan mediasi dan perlu perbaikan terhadap aturan perundang-undangan yang mengatur tentang penerapan mediasi serta perlu memasukan prosedur mediasi dalam rencana hukum acara perdata.

This study aims to discuss the legal position of the Peace Deed which has been confirmed in the District Court and to analyze efforts to strengthen the legal position of the Peace Deed into a Peace Decision based on the perspective of benefits and legal certainty. This research is a normative juridical research supported by interviews with judge of the Jakarta High Court, advocates/lawyers for PERADI members, and mediator of the National Mediation Center. The main data of this research is secondary data, which comes from primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The method of collecting data in this study uses the method of documenting regulations and literature in the legal field with data collection tools in the form of document studies. The data were analyzed descriptively and using qualitative analysis techniques and then poured into a narrative containing conclusions. The results of the research and discussion show that (1) there are formal requirements that have not been fulfilled in the Peace Deed based on the provisions of Article 1851 of the Civil Code and Article 1339 of the Civil Code and the provisions of Article 27 paragraph (2), Article 28 paragraph (2) PERMA No.1 / 2016 concerning Mediation Procedures in Court. (2) a special guarantee aspect is needed in the reconciliation agreement in the case of default. The conclusions of this study are (1) the legal position of the Peace Deed in Decision No. 390/Pdt.G/2018/PN.Tng is not leagally valid, because it contains formal defects, and (2) the results of mediation involving aspects of special guarantees can provide stronger juridical implications for the Executive power of Peace Decisions in order to fulfill legal certainty and benefit. A structured and comprehensive knowledge and understanding are needed for the parties directly involved with the implementation of mediation and it is necessary to improve the laws and regulations governing the application of mediation and it is necessary to include mediation procedures in the civil procedural law plan.

Kata Kunci : Akta Perdamaian, Putusan Perdamaian, Kemanfaatan, Kepastian Hukum