LELANG BARANG BUKTI PADA DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI SEBELUM PUTUSAN BERKEKUATAN HUKUM TETAP

MUH RIZA PAHLAWAN, Dr. Sigid Riyanto, S.H.,M.Si

2022 | Tesis | MAGISTER ILMU HUKUM (KAMPUS JAKARTA)

Tujuan Objektif penelitian ini untuk mengkaji kekuatan hukum lelang barang bukti yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung dalam tindak pidana korupsi PT Asabri (Persero) dan untuk mengkaji pengaturan terkait lelang barang bukti sebelum adanya putusan berkekuatan hukum tetap pada masa yang akan datang. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yang dilengkapi dengan wawancara. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan internet bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier, serta wawancara dengan narasumber. Analisis data menggunakan metode kualitatif, dengan menganalisis data-data berupa dokumen, peraturan-peraturan, teori-teori terkait yang menghasilkan data deskriptif-preskripsi. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sebagai suatu peraturan perundang-undangan yang bersifat umum merupakan dasar hukum tertulis yang jelas, kuat dan mengikat bagi penyidik (Kejaksaan Agung) dalam tindak pidana korupsi untuk melakukan pelelangan barang sitaan dalam kasus korupsi di PT ASABRI (Persero) sebagaimana diatur dalam Pasal 45 KUHP sebagai dasar hukumnya, sehingga tidak menyimpangi asas presumption of innocent karena Penyidik Kejaksaan Agung sama sekali belum mengeksekusi aset/barang milik tersangka tersebut melainkan hanya merubah bentuknya dengan nilai yang sama demi kepentingan tersangka juga didukung dan Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor: SE-010/A/JA/08/2015, PER-006/A/JA/3/2014 tanggal 20 Maret 2014 dan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-013/A/JA/06/2014 tanggal 13 Juni 2014. Pasal 45 KUHAP dianggap belum memadai untuk dijadikan sebagai dasar atau payung hukum yang mengatur kewenangan penyidik tindak pidana korupsi karena undang-undangnya yang masih bersifat umum dan tidak menguraikan hal-hal terkait pelelangan maupun perampasan barang bukti di putusan pengadilan. Pada masa yang akan datang agar pengaturan terkait lelang barang bukti dalam tahap penyidikan dapat dibuatkan peraturan perundang-undangannya yang bersifat khusus dan aturan pelaksanaannya yang jelas, Selain itu dirasa perlu dibentuk undang-undang terkait perampasan aset sebagai payung hukumnya yang mengatur mekanisme dan prosedur lelang terhadap aset yang disita dari tersangka pada tingkat penyidikan dan penuntutan. Kata Kunci: Lelang, Barang Bukti, Tindak Pidana Korupsi, Putusan berkekuatan hukum tetap

Auction Of Goods Of Evidence On The Alleged Criminal The objective of this research is to examine the legal strength of the auction of evidence carried out by the Attorney General's Office in the corruption crime of PT Asabri (Persero) and to examine the arrangements related to the auction of evidence before the Inkracht Van Gewijsde in the future. This research is a type of normative legal research which is equipped with interviews. The data used is secondary data consisting of primary, secondary and tertiary legal materials. Data was collected by means of library and internet studies of primary, secondary and tertiary legal materials, as well as interviews with resource persons. Data analysis uses qualitative methods, by analyzing data in the form of documents, regulations, related theories that produce descriptive-prescription data. The Criminal Procedure Code as a general statutory regulation is a written legal basis that is clear, strong and binding for investigators (the Attorney General's Office) in criminal acts of corruption to conduct auctions of confiscated goods in corruption cases at PT ASABRI (Persero) as regulated in Article 45 of the Criminal Code as the legal basis, so that it does not deviate from the principle of presumption of innocence because the Attorney General's investigators have not executed the assets/goods belonging to the suspect at all but have only changed their shape with the same value for the sake of the suspect's interests are also supported and the Attorney General's Circular Letter of the Republic of Indonesia Number: SE-010/A/JA/08/2015, PER 006/A/JA/3/2014 dated March 20, 2014 and Regulation of the Attorney General of the Republic of Indonesia Number: PER-013/A/JA/06/2014 dated June 13 2014. Article 45 of the Criminal Procedure Code is considered inadequate to serve as the basis or legal umbrella governing the authority of investigators for criminal acts of corruption because the law is still general in nature and does not describe matters related to auctions or confiscation of evidence in court decisions. In the future, so that regulations relating to the auction of evidence in the investigation stage can be made with special laws and regulations and clear implementation rules, it is deemed necessary to establish a law related to the seizure of assets as a legal umbrella that regulates the auction mechanism and procedures for assets confiscated from the suspect at the investigation and prosecution level. Keywords: Auction, Evidence, Corruption, Decision With Permanent Law.

Kata Kunci : Lelang, Barang Bukti, Tindak Pidana Korupsi, Putusan berkekuatan hukum tetap