TINJAUAN NORMATIF PEMBATALAN PERJANJIAN SECARA SEPIHAK DALAM PERJANJIAN KERJA SAMA SUB DISTRIBUSI (Studi Putusan Nomor: 226/PDT.G/2019/PN BRT)

AHMAD SANDY ZAMZAMY, Dr. Taufiq El Rahman, S.H., M.Hum.

2022 | Tesis | MAGISTER ILMU HUKUM (KAMPUS JAKARTA)

Penelitian ini digunakan untuk mengetahui tentang relevansi norma hukum yang diterapkan oleh hakim terhadap tindakan pemutusan perjanjian kerja sama sub distributor secara sepihak dalam perkara perkara No. 226/PDT.G/2019/PN.BRT dan akibat hukum pembatalan perjanjian kerja sama sub distributor secara sepihak. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif dan sifat penelitian ini adalah deskriptif. Dari penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa hakim dalam memutus perkara pemutusan hubungan perjanjian kerja sama sub distributor secara sepihak dalam perkara No. 226/PDT.G/2019/PN.BRT memiliki penafsiran tersendiri bahwa perbuatan pembatalan perjanjian kerja sama sub distributor secara sepihak meskipun bukan perbuatan wanprestasi karena didalam perjanjian tercantum pengesampingan Pasal 1266 KUHPer dan 1267 KUHPer, maka dari itu hakim lebih mengutamakan asas kebebasan berkontrak dalam memutus perkara ini. Padahal asas kebebasan berkontrak dapat menimbulkan ketidakadilan, karena untuk mencapai asas kebebasan berkontrak harus didasarkan pada posisi tawar para pihak yang seimbang, dalam kenyataannya hal tersebut sulit dicapai dalam hal kedudukan posisi tawar yang betul-betul seimbang, sehingga dalam hal ini pemerintah melakukan pembatasan aturan kebebasan berkontrak dengan tujuan untuk melindungi pihak yang lemah untuk mencapai posisi tawar yang betul-betul seimbang yaitu dengan dilakukan melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu seperti Pasal 1266, Pasal 1337, Pasal 1339 KUHPer. Dalam memutuskan suatu perkara, hakim juga harus mengacu kepada yurisprudensi sebagai peritimbangan dalam melakukan putusan sebuah perkara yaitu seperti putusan MA No. 2821K/Pdt/2009 yang menyatakan bahwa ketentuan Pasal 1266 KUHPer dan Pasal 1267 KUHPer bersifat imperatif dan tidak dapat dikesampingkan, sehingga hakim dalam memutus perkara No. 226/PDT.G/2019/PN.BRT tidak sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Menurut penuis adalah tidak sah pembatalan perjanjian kerja sama sub distributor secara sepihak, hal ini didasari oleh Pasal 1365 KUHPer dan yurisprudensi-yurisprudensi seperti putusan MA No. 1051 K/Pdt/2014, putusan MA No. 580 PK/Pdt/2015, dan putusan MA No. 28K/Pdt/2016 yang pada intinya menyatakan bahwa pemutusan hubungan perjanjian kerja sama secara sepihak merupakan perbuatan melawan hukum.

This research is used to find out about the relevance of the legal norms applied by judges to the unilateral termination of the sub-distributor cooperation agreement in Case No. 226/PDT.G/2019/PN.BRT and the legal consequences of unilaterally canceling the sub-distributor cooperation agreement. This type of research is normative juridical and the nature of this research is descriptive. From this study it can be concluded that the judge in deciding the case of unilaterally terminating the sub-distributor cooperation agreement in case No. 226/PDT.G/2019/PN.BRT has its own interpretation that the act of unilaterally canceling the sub-distributor cooperation agreement even though it is not an act of default because the agreement contains a waiver of Article 1266 of the Criminal Code and 1267 of the Criminal Code, therefore the judge prioritizes the principle of freedom of contract in decide this case. Whereas the principle of freedom of contract can cause injustice, because to achieve the principle of freedom of contract it must be based on a balanced bargaining position of the parties, in reality this is difficult to achieve in terms of a truly balanced bargaining position, so that in this case the government restricts the rules of freedom. contract with the aim of protecting the weak party to achieve a truly balanced bargaining position, namely through the applicable laws and regulations, such as Article 1266, Article 1337, Article 1339 of the Criminal Code. In deciding a case, a judge must also refer to jurisprudence as a consideration in making a decision on a case, such as the Supreme Court decision no. 2821K/Pdt/2009 which states that the provisions of Article 1266 of the Criminal Code and Article 1267 of the Criminal Code are imperative and cannot be ruled out, so that the judge in deciding the case No. 226/PDT.G/2019/PN.BRT is not in accordance with applicable legal norms. According to the author, it is illegal to unilaterally cancel the sub-distributor cooperation agreement, this is based on Article 1365 of the Criminal Code and jurisprudence such as the Supreme Court's decision no. 1051 K/Pdt/2014, Supreme Court decision No. 580 PK/Pdt/2015, and the Supreme Court's decision No. 28K/Pdt/2016 which essentially states that unilaterally terminating the cooperation agreement is an act against the law.

Kata Kunci : Perbuatan Melawan Hukum