Upaya Menjaga Pertahanan dan Keamanan Wilayah Perairan Indonesia Terhadap Penggunaan Unmanned Underwater Vehicle Oleh Negara Lain

BATTISTA PRIDANA A, Prof. Dr. Marsudi Triatmodjo, S.H., LL.M.

2022 | Tesis | MAGISTER ILMU HUKUM

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui: 1) apakah UUV dapat dikategorikan sebagai sebuah kapal, kapal selam maupun kapal perang dalam hukum internasional, 2) apakah UUV dapat menikmati Rights of Navigation, dan 3) upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah Indonesia terhadap UUV dari negara lain. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sebagai data yang digunakan dalam penelitian ini. Cara pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan serta melakukan wawancara kepada narasumber dari Bakamla terkait dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis deduktif, yang kemudian diuraikan secara deskriptif kualitatif dalam pembahasan serta kesimpulannya. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa sampai saat ini, belum ada kepastian mengenai status dari UUV, dimana status tersebut, tergantung penggunaan UUV dari masing-masing negara, namun untuk keperluan penelitian, maka disimpulkan bahwa UUV termasuk dalam kategori sebuah kapal dan termasuk juga dalam kategori kapal perang, sehingga ketika UUV melintasi wilayah perairan negara lain, UUV harus tunduk pada ketentuan hukum internasional maupun hukum nasional negara pantai terkait dengan hak lintas damai, hak lintas transit maupun hak lintas alur laut kepulauan. Melalui hasil wawancara dengan narasumber, diketahui bahwa Indonesia belum memiliki teknologi yang mampu mendeteksi kehadiran UUV dari negara lain, sehingga Bakamla akan terus melakukan koordinasi dengan institusi terkait untuk mengamankan wilayah perairan Indonesia serta mengantisipasi penyalahgunaan UUV oleh negara lain. Disamping itu Pemerintah Indonesia dapat memberikan usulan terhadap IMO untuk memberikan penjelasan mengenai status UUV, agar negara-negara lainnya memiliki kesepahaman mengenai status dari UUV.

This study aims to analyze and find out: 1) whether UUV can be categorized as a ship, submarine or warship in international law, 2) whether UUV can enjoy the Rights of Navigation, and 3) efforts that can be made by the Indonesian government on UUV from other countries. This study uses normative legal research methods with secondary data consisting of primary legal materials and secondary legal materials as the data used in this study. The method of collecting data is using a literature study and conducting interviews with Bakamla related to the issues raised in this research. The data analysis method used is a deductive analysis method, which is then described in a qualitative descriptive manner in the discussion and conclusions. The results of this study conclude that until now, there is no certainty regarding the status of UUV, where the status depends on the use of UUV from each country, but for research purposes, it is concluded that UUV is included in the category of a ship and is also included in the category of ship. war, so that when the UUV crosses the territorial waters of another country, the UUV must comply with the provisions of international law and national law of the coastal state related to the right of innocent passage, the right of transit passage and the right of archipelagic sea lane passage. Through interviews with informants, it is known that Indonesia does not yet have technology that can detect the presence of UUV from other countries, so Bakamla will continue to coordinate with related institutions to secure Indonesian waters and anticipate misuse of UUV by other countries. In addition, the Government of Indonesia can propose to IMO to explain the status of UUV, so that other countries have an understanding regarding the status of UUV.

Kata Kunci : Wilayah Perairan Indonesia, Unmanned Underwater Vehicle, Pertahanan dan Keamanan Wilayah Perairan Indonesia