Laporkan Masalah

KOORDINASI KEBIJAKAN MILITER DALAM PEMBANGUNAN HUNIAN TETAP BAGI KORBAN BENCANA:STUDI KASUS KOREM 132/TDL KODAM XIII/MERDEKA

WANY HESKY ALMAS, 1.Prof.Dr.Ahmad Maryudi ; Dr.Umi Listyaningsih,M.Si.

2022 | Tesis | MAGISTER KEPEMIMPINAN DAN INOVASI KEBIJAKAN

ABSTRAK Komandan Korem 132/Tdl sebagai pimpinan dari satgas penanganan pasca bencana di Palu harus melakukan koordinasi untuk mempercepat pembangunan hunian tetap (Huntap) bagi korban bencana di Palu dan sekitarnya sesuai Instruksi Presiden Nomor 18 tahun 2018 tentang percepatan Rehabilitasi dan Konstruksi pasca bencana. Pihak-pihak yang perlu dikoordinasikan adalah lembaga-lembaga pemerintah dan non pemerintah yang terlibat dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Sulawesi Tengah (Sulteng). Koordinasi sangat dibutuhkan mengingat kebijakan dan program pembangunan selama ini banyak menemukan kendala di lapangan. Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk menganalisis koordinasi Komandan Korem terkait dengan pembangunan hunian tetap bagi korban bencana secara internal, pemerintah, swasta, dan masyarakat, dan (2) menganalisis inovasi Komandan Korem 132/TDL dalam berkoordinasi untuk melaksanakan tujuan program pembangunan hunian tetap bagi korban bencana. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, Subjek dalam penelitian ini adalah Korem 132/Tadulako sebagai pelaksana lapangan yang melakukan koordinasi atas kebijakan yang dikeluarkan oleh Komandan Korem. Objek penelitian ini adalah kebijakan Komandan Korem dalam kaitannya dengan pembangunan Hunian Tetap di Palu pasca bencana. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini adalah personel TNI yang berkaitan dengan penanganan dan pembangunan hunian tetap bagi korban gempa di Palu. Teknik analisis data yang dilakukan adalah analisis deskriptif kualitatif, Pengukuran koordinasi dilakukan dengan cara menganalisis kebijakan Komandan Korem dalam pelaksanaan pembangunan hunian tetap mulai dari awal hingga distribusi kepada masyarakat. Kebijakan Komandan Korem yang dimaksud terkait dengan Koordinasi dan Kebijakan Pembangunan hunian tetap serta koordinasi dengan pihak-pihak terkait di luar TNI maupun didalam TNI. Hasil penelitian menunjukkan koordinasi kebijakan yang dilakukan oleh Komandan Korem 132/Tadulako dalam pembanggunan hunian tetap berjalan sesuai dengan rencana, namun masih terganjal oleh beberapa permasalahan yang muncul ketika program dilaksanakan. Komandan Korem secara aktif melakukan pemantauan dan berkomunikasi langsung dengan pimpinan instansi terkait dengan pembangunan huntap. Komandan Korem selalu memberikan arahan, pendapat serta memberikan bantuan tenaga TNI dalam setiap tahapan pembangunan. Komandan Korem juga melakukan koordinasi dengan pimpinan TNI di tingkat atas untuk mendapatkan arahan yang tepat, selain itu koordinasi komandan korem dalam pelaksanaan kegiatan berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terkait secara langsung dan tidak langsung dengan Pembangunan hunian tetap antara lain Pemda Sulteng, Agraria, dan Tata Ruang serta beberapa peusahaan Daerah seperti PDAM, PLN, dan lain sebagainya. Inovasi Komandan Korem dengan membentuk pasukan reaksi cepat,Pasukan reaksi cepat ini juga terlibat dalam setiap tahap pembangunan huntap sehingga selesai sesuai dengan waktu yang direncanakan. Kata Kunci: koordinasi, kebijakan, kepemimpinan, inovasi

ABSTRACT The Commander of Military Regional Commands 132/Tdl as the leader of the post-disaster handling task force in Palu must coordinate to accelerate the construction of permanent housing (Huntap) for disaster victims in Palu and its surroundings in accordance with Presidential Instruction Number 18 of 2018 concerning the acceleration of post-disaster Rehabilitation and Construction. Coordination is very much needed considering that development policies and programs have so far encountered many obstacles in the field. The objectives of this study were (1) to analyze the coordination of the Military Regional Commander related to the construction of permanent housing for disaster victims internally, the government, the private sector, and the community, and (2) to analyze the innovations of the Military Regional Commands 132/TDL Commander in coordinating to implement the objectives of the permanent housing development program. for disaster victims. The approach used in this study is a qualitative approach. The subject in this study is Military Regional Commands 132/Tadulako as field implementers. The object of this research is the policy of the Military Regional Commander in relation to the construction of permanent housing. Data was collected through interviews, observation, and documentation. The informants in this study were Indonesian National Armed Forces personnel related to the handling and construction of permanent housing for earthquake victims in Palu. The data analysis technique used is descriptive qualitative analysis. Coordination measurement is carried out by analyzing the Military Regional Commander's policies in the implementation of permanent housing development from the beginning to distribution to the community. The policy of the Military Regional Commander in question is related to the Coordination and Policy for the construction of permanent housing as well as coordination with related parties outside the Indonesian National Armed Forces and within the Indonesian National Armed Forces. The results showed that the policy coordination carried out by the Commander of Military Regional Commands 132/Tadulako in housing development continued as planned, but was still hampered by several problems that arose when the program was implemented. The Military Regional Commander actively monitors and communicates directly with the heads of agencies related to the construction of shelters. The Military Regional Commander also coordinates with the Indonesian National Armed Forces leadership at the top level to get the right direction, in addition to coordinating the Military Regional commander in carrying out activities, coordinating with parties directly and indirectly related to the construction of permanent housing, including the Central Sulawesi Regional Government, Agrarian Affairs, and Administration. Space and several regional companies such as water companies, electric companies, and so on. The Military Regional Commander's innovation was to form a rapid reaction force. This rapid reaction force was also involved in every stage of the huntap construction so that it was completed according to the planned time. Keywords: coordination, policy, leadership, innovation

Kata Kunci : koordinasi, kebijakan, kepemimpinan, inovasi

  1. S2-2022-453343-abstract.pdf  
  2. S2-2022-453343-bibliography.pdf  
  3. S2-2022-453343-tableofcontent.pdf  
  4. S2-2022-453343-title.pdf