Penelaahan Kebijakan dan Implementasi Wajib Belajar Dalam Kerangka Hak Asasi Manusia dan Peraturan Perundang-Undangan di Provinsi DKI Jakarta

MANDIRA BIENNA ELMIR, Dr. Heribertus Jaka Triyana, S.H., LL.M., M.A.

2022 | Tesis | MAGISTER ILMU HUKUM (KAMPUS JAKARTA)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pemerintah Indonesia memiliki mandat untuk memberikan layanan pendidikan pada setiap warga negaranya. Dalam memenuhi mandat tersebut, negara wajib hadir untuk memberikan layanan wajib belajar paling sedikit 9 tahun dimana hal ini diejawantahkan melalui jenjang SD/sederajat dan SMP/sederajat, serta negara wajib membiayainya. Ketentuan ini selaras dengan ketentuan Hak Asasi Manusia secara internasional sebagaimana dalam International Covenant on Economic, Social, and Cultural Right (ICESCR) yang merupakan turunan dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan telah diratifikasi oleh negara Indonesia dengan menyebutkan pada Pasal 13 ayat (2) huruf a nya bahwa setiap negara menyediakan layanan wajib belajar pada pendidikan dasar secara cuma-cuma bagi semua orang. Indonesia sebagai negara hukum tentunya wajib menjalankan segala ketentuan yang ada pada peraturan perundang-undangan tersebut. Dan dalam hal pemenuhan mandat wajib belajar tersebut, urusan pendidikan yang menjadi urusan pemerintah daerah sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah perlu untuk ditelaah lebih lanjut pada jenjang daerah, dan dalam hal ini Provinsi DKI Jakarta yang merupakan Ibukota Negara Republik Indonesia menjadi objek penelitian lebih lanjut dalam pelaksanaan implementasi kebijakan wajib belajar tersebut. Oleh karena itu, dalam konteks penyediaan layanan Pendidikan dan secara khusus pada kebijakan wajib belajar diperlukan penelaahan baik dari segi kerangka hak asasi manusia, peraturan perundang-undangan, maupun implementasi kebijakannya yang telah dilakukan khususnya di Provinsi DKI Jakarta dalam pemenuhan mandat ketentuan wajib belajar tersebut.

In accordance with Act Number 20 of 2003 about The National Education System, Indonesia�¢ï¿½ï¿½s Government has a mandate to provide educational services to all citizens. In order to fulfil those mandate, the government has a duty to provide compulsory education services for minimum 9 years where this is embodied through the elementary/equivalent and junior high/equivalent levels, and the government is obliged to finance it. This provision is in line with international human rights provisions as stated in the International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights (ICESCR) which is a derivative of the Universal Declaration of Human Rights (UDHR) and has been ratified by the Indonesia�¢ï¿½ï¿½s Government by mentioning Article 13 paragraph (2) letter a that every country provides compulsory education services in basic education that free of charge for everyone. Indonesia as a country that run on rule of law is obliged to carry out all the provisions contained in the laws and regulations. And to fulfil those duty to implement the compulsory education, as an Act Number 23 of 2014 about Local Government that state all the education management affairs should be carried by the local government, and in this research, specifically we talked those implementation compulsory education policies in DKI Jakarta Province which is also as a capital city of Indonesia. Therefore, in the context of providing education services and specifically on compulsory education policies, it is necessary to research both in terms of human rights framework, laws and regulations, and the implementation of policies specifically in DKI Jakarta Province that have been carried out in fulfilling these policies.

Kata Kunci : Hukum, Pendidikan, Wajib Belajar, Regulasi, DKI Jakarta, Peraturan Perundang-undangan