Konsekuensi Hukum Perpanjangan dan Opsi Penyelesaian Obligasi Wajib Konversi pada PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) dalam Rencana Pembentukan Perusahaan Reasuransi Nasional

M ALWAN FADHAL, Prof. Dr. Sulistiowati, S.H., M.Hum

2022 | Tesis | MAGISTER ILMU HUKUM (KAMPUS JAKARTA)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa alasan dan konsekuensi hukum bagi PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) / RIU yang memperpanjang Obligasi Wajib Konversi (OWK) yang diterbitkan pada 2014 dan jatuh tempo pada tahun 2017 sebagai upaya untuk meningkatkan modal RIU. Sebagai holding dari Perusahaan Reasuransi Nasional (PRN), OWK memiliki dampak negative spread terhadap RIU dan potensi dilusi kepemilikan saham pemerintah jika dilakukan konversi. Sehingga diperlukan langkah yang tepat dalam menyelesaikan Perjanjian OWK tersebut dengan memperhatikan kepentingan seluruh pihak. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris, melalui penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data primer dan data sekunder. Dalam penelitian kepustakaan, studi pustaka dilakukan pada undang- undang, peraturan dan studi pustaka lainnya. Penelitian lapangan dilakukan dengan mewawancarai responden dari RIU dan observasi rapat yang dihadiri para pihak. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif untuk diperoleh kesimpulannya. Berdasarkan hasil penelitian ini, alasan RIU memperpanjang OWK karena menghindari dilusi kepemilikan saham pemerintah jika dilakukan konversi serta efek negative spread yang ditimbulkan OWK bagi RIU secara jangka panjang. Dampak dari perpanjangan OWK tersebut bagi kreditur OWK adalah keuntungan bunga kompetitif selama belum dilakukan konversi, tetapi bagi RIU sebagai calon holding PRN, perpanjangan OWK berarti penundaan fase akhir dari PRN, sehingga perlu ada novasi perjanjian untuk memilih opsi penyelesaian OWK diantaranya adalah konversi OWK, IPO dan spin-off.

This thesis intends to analyze the reasons and legal consequences for PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) / RIU to extend the Mandatory Convertible Bonds (MCB) which were issued in 2014 and should be convert in 2017 as an effort to increase the RIU's capital. As the holding of the National Reinsurance Company (NRC), MCB has a negative spread impact on the RIU and the potential for dilution of government share ownership if conversion is carried out. So that appropriate steps are needed in completing the MCB Agreement by taking into account the interests of all parties. This research uses juridical-empirical approach, through field research and library research to obtain primary and secondary data. In library research, literature study is carried out on laws, regulations and other literature studies. Meanwhile, field research was conducted by interviewing respondents from RIU and observation of meetings attended by the parties. The data obtained were then analyzed using a descriptive approach to obtain conclusions. Based on the results of this research, the reason RIU extend MCB is because to avoids the dilution of government share ownership if a conversion is carried out, as well as the negative spread effect caused by the MCB for RIU in the long term. In the other hands the impact of the extension of the MCB for MCB creditors is competitive interest if the MCB has not been carried out yet, but for RIU as NRC holding candidate, the extension of MCB means delaying the final phase of NRC, Therefore, as a candidate for holding a NRC, RIU needs to do novation agreement to choose MCB settlement options including conversion of MCB, IPO and spin-off.

Kata Kunci : BUMN, Reasuransi, Obligasi Konversi, Perjanjian