Analisis Proses Formulasi Kebijakan Magelang Smart City sebagai Inovasi dari Pemerintah Kota Magelang dalam Periode 2017-2019

SINTA SILFIANI, Miftah Adhi Ikhsanto, S.I.P., M.I.O.P

2022 | Skripsi | S1 POLITIK DAN PEMERINTAHAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi proses formulasi kebijakan dalam kerangka menyusun inovasi Smart City dari Pemerintah Kota Magelang dalam periode 2017-2019, dan memetakan tahapan formulasi kebijakan Smart City sebagai inovasi dari Pemerintah Kota Magelang dalam periode 2017-2019. Jenis penelitian ini yaitu penelitian kualitatif. Objek penelitian yaitu Kebijakan Smart City Kota Magelang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses formulasi Kebijakan Smart City di Magelang dilakukan melalui empat tahapan yaitu perumusan masalah (defining problem), agenda kebijakan, pemilihan alternatif kebijakan, dan penetapan kebijakan. Proses formulasi Kebijakan Smart City di magelang melibatkan berbagai aktor-aktor dan stakeholder dari berbagai ranah. Namun, dalam pelaksanaannya, Bappeda Kota Magelang memegang kendali lebih hampir di setiap tahapan perumusan kebijakan. Dengan keterlibatan dan koordinasi Bappeda Kota Magelang yang sangat terpusat ini, menjadikan kebijakan yang dihasilkan lebih ke arah statesentris karena tidak banyak masyarakat yang terlibat langsung dalam proses perumusan kebijakan. Masyarakat lebih sebagai objek dari kebijakan dengan tipikal Smart City yang berfokus pada teknologi (smart tecnology). FGD (Forum Group Disscussion) dilakukan untuk mengatasi berbagai perbedaan kepentingan dan untuk mencapai kesepakatan. Analisis mengenai peran dan kepentingan aktor dalam perumusan Kebijakan Smart City di Magelang menujukkan bahwa aktor-aktor yang terlibat dalam proses formulasi Kebijakan Smart City Kota Magelang dibagi menjadi dua yaitu aktor state (negara) dan aktor non state (diluar negara) termasuk didalamnya stakeholder pendukung dan aktor informal masyarakat.

This study aims to identify the policy formulation process within the framework of developing Smart City innovation from the Magelang City Government in the 2017-2019 period, and to map the stages of Smart City policy formulation as an innovation from the Magelang City Government in the 2017-2019 period. This type of research is qualitative research. The object of research is the Smart City Policy of Magelang City. The results of this study indicate that the Smart City Policy formulation process in Magelang is carried out through four stages, namely problem formulation (defining problem), policy agenda, selection of policy alternatives, and policy determination. The Smart City Policy formulation process in Magelang involves various actors and stakeholders from various domains. However, in its implementation, the Bappeda of Magelang City has more control at almost every stage of policy formulation. With the involvement and coordination of the very centralized Bappeda of Magelang City, the resulting policies are more state-centric because not many people are directly involved in the policy formulation process. Society is more as an object of policy with a typical Smart City that focuses on technology (smart technology). The FGD (Forum Group Discussion) was conducted to resolve various differences of interest and to reach agreement. Analysis of the roles and interests of actors in the formulation of Smart City Policies in Magelang shows that the actors involved in the process of formulating Smart City Policies in Magelang City are divided into two, namely state actors (state) and non-state actors (outside the state) including supporting stakeholders, and informal community actors.

Kata Kunci : Kebijakan Publik, Smart City, Formulasi Kebijakan Publik, Aktor Kebijakan Publik